Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Terlalu Dini Nilai Efek SBY Ketum

Kompas.com - 27/05/2013, 19:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat baru akan melihat efektifitas kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada Desember 2013. Partai Demokrat berpendapat terlalu dini untuk menilai efektifitas kepemimpinan SBY saat ini.

"Efek Pak SBY dilihat akhir tahun 2013. Apakah efeknya itu akan jauh lebih baik atau naik (sedikit)," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Hal itu dikatakan Ramadhan saat dimintai tanggapan hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) bahwa elektabilitas Demokrat masih di angka 7,1 persen. Elektabilitas Demokrat kalah dengan Partai Golkar sebesar 13,2 persen, PDI Perjuangan 12,7 persen, dan Partai Gerindra 7,3 persen.

Ramadhan mengatakan, pihaknya tidak cemas atas hasil survei CSIS lantaran belum fokus ke kampanye untuk meningkatkan elektabilitas. Saat ini, kata dia, pihaknya masih sibuk mengurus penyusunan daftar calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 .

Ramadhan meyakini elektabilitas Demokrat akan naik jika pada Desember nanti. Hanya saja, kata dia, masih menjadi pertanyaan apakah kenaikan tersebut bisa mencapai target, yakni 15 persen atau tidak.

Apa dasar keyakinan Anda bahwa elektabilitas Demokrat pasti naik? "Itu bagian dari strategi politik kita, apa yang sedang kita kerjakan. Ada strategi tertentu yang sudah dipegang anggota Parlemen, pengurus DPP, DPD, DPC, apa yang harus dilakukan. Efektifitasnya nanti dilihat. Kami masih optimistis. Sekarang sudah naik, cuma tidak signifikan. Tapi Desember nanti kami lihat," jawab Ramadhan.

Seperti diberitakan, elektabilitas Demokrat sempat melorot setelah para elit partai terjerat kasus korupsi. Apalagi, Demokrat sempat tersandera saat status hukum Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi menggantung. Saat itu, Anas masih menjabat Ketum Demokrat.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas lalu berhenti sebagai ketum. Hasil kongres luar biasa, SBY terpilih menggantikan posisi Anas. Namun, lantaran juga menjabat Presiden, SBY menunjuk Syarief Hasan sebagai ketua harian untuk menjalankan tugas ketum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

    Nasional
    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

    Nasional
    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

    Nasional
    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

    Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

    Nasional
    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Nasional
    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    Nasional
    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Nasional
    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Nasional
     Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

    Nasional
    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Nasional
    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    Nasional
    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Nasional
    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com