Pesan Panglima TNI untuk KSAD Baru

Kompas.com - 23/05/2013, 11:05 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengimbau Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Moeldoko agar melakukan manajemen yang baik terhadap kemampuan prajurit TNI AD. Hal itu dikatakan Agus saat menyampaikan sambutannya pada serah terima jabatan (sertijab) dari Pramono Edhie ke Moeldoko, di Markas Besar TNI AD, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Moeldoko menggantikan posisi Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo yang telah memasuki masa pensiun.

Agus mengungkapkan, sebagai salah satu angkatan, TNI AD memiliki banyak tugas penting, di antaranya menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah nasional, serta  memberdayakan kewilayahan dalam lingkup nasional.

"Menurut hemat saya, kesinambungan ini akan menjadi faktor kunci membangun TNI AD dan guna mewujudkan kekuatan baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan," kata Agus.

Selain itu, Panglima TNI juga meminta agar KSAD yang baru dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI AD, terutama dalam hal penggunaan teknologi.

"Maka, sumber daya manusia harus menjadi prioritas seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan hal itu," ujarnya.

Dalam acara sertijab tersebut, sejumlah pejabat juga turut hadir, di antaranya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, KSAL Laksamana TNI Marsetio, KASAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X