Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi Diganti, Luthfi dan Angie Tak Digaji DPR Lagi

Kompas.com - 20/05/2013, 16:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua politisi yang kini terjerat perkara korupsi, Luthfi Hasan Ishaaq dan Angelina Sondakh akhirnya resmi diganti dari keanggotaannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan proses pergantian antar-waktu (PAW) ini, kedua politisi itu tidak lagi menerima gaji sebagai anggota dewan.

Adapun Luthfi yang merupakan mantan Presiden PKS digantikan oleh Budiyanto. Luthfi pada Februari 2013 lalu menyatakan mundur dari anggota DPR karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kuota impor daging. Namun, lantaran belum resmi diganti, Luthfi tetap menerima gaji sebesar Rp 60 juta.

Demikian pula dengan Angelina Sondakh, politisi Partai Demokrat yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi proyek di Kementerian Pendidikan. Di dalam perkara itu, Angie divonis 4,5 tahun penjara. Meski sudah divonis, Angie masih menerima gaji pokok sebagai anggota DPR. Namun, setelah digantikan Surya Kusumanegara, Angie tak lagi mendapat hak apa pun sebagai anggota dewan.

Para anggota dewan baru ini dilantik pada Senin (20/5/2013) siang di kompleks Parlemen. Pelantikan dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Di dalam sambutannya, Marzuki mengingatkan soal kode etik yang dipatuhi para wakil rakyat ini.

"Semoga fokus dalam menjalankan tugas anggota Dewan. Saudara saya harapkan memahami betul kode etik anggota DPR," kata Marzuki dalam sambutanya.

Selain Luthfi, pimpinan DPR juga melantik dua orang lainnya dari Fraksi PKS. Mereka adalah Achmad Rilyadi yang digantikan oleh Wirianingsih, serta mantan Wakil Ketua DPR Anis Matta yang digantikan oleh Asmin Amin. Sementara dari Fraksi Partai Demokrat pergantian juga dilakukan terhadap Subagyo Partodihardjo yang meninggal dunia. Subagyo digantikan oleh Natassya Tara. Selain itu Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) diganti oleh Anwar Yunus, dan Sudewa yang pindah ke Partai Gerindra diganti oleh Ida Riyanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com