Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Ada Kecurangan, BK Belum Buka Data "Finger Print"

Kompas.com - 18/05/2013, 12:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat membuka data absensi anggota dewan dalam rapat paripurna. Namun, data yang diungkap itu berasal dari presensi manual. Padahal, sudah terpasang sistem presensi dengan finger print sejak Oktober 2012 . Mengapa data finger print tidak dibuka?

Anggota BK, Anshory Siregar, mengatakan, pihaknya belum membuka data presensi finger print lantaran menduga ada kecurangan yang dilakukan anggota dewan. Diduga, proses perekaman sidik jari sebagai data awal dilakukan oleh staf ahli, bukan anggota dewan.

"Ada dugaan yang di-finger print stafnya," kata Anshory saat diskusi di Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Untuk diketahui, ketika finger print baru terpasang, Sekretariat Jenderal DPR melakukan perekaman sidik jari para anggota untuk data base. Ketika itu, petugas Setjen DPR merekam sidik jari selama beberapa kali rapat paripurna. Namun, tetap saja ada anggota dewan yang tidak hadir ketika proses perekaman dilakukan.

Akhirnya, Setjen DPR merekam sidik jari anggota dewan yang belum terekam melalui fraksi masing-masing. Saat itulah, diduga, bukan sidik jari anggota dewan yang direkam, tetapi staf ahli. Dengan demikian, staf ahli itu yang melakukan presensi ketika rapat paripurna.

Anshory mengatakan, akan dilakukan perekaman ulang sidik jari para anggota dewan sehingga membutuhkan waktu. "Ini perlu satu tahun lagi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hal itu dikatakan Anshory menanggapi desakan Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa agar BK membuka data presensi finger print. Praktik selama ini, kata Saan, presensi manual bisa dimanipulasi. Anggota dewan kerap meminta staf ahlinya atau asisten pribadinya untuk menandatangani daftar hadir yang ditaruh di depan ruang paripurna.

"Kalau sidik jari enggak mungkin dimanipulasi. Finger print itu dibeli kan salah satunya agar anggota DPR rajin hadir. Kalau dibuka, nanti kelihatan mana anggota dewan yang konsisten bolos. Itu akan fair. Mana yang betul-betul rajin, mana yang bolos dari sidang ke sidang," kata Saan.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Wakil Rakyat Kok Membolos!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

    Nasional
    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

    Nasional
    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com