Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Ada Kecurangan, BK Belum Buka Data "Finger Print"

Kompas.com - 18/05/2013, 12:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat membuka data absensi anggota dewan dalam rapat paripurna. Namun, data yang diungkap itu berasal dari presensi manual. Padahal, sudah terpasang sistem presensi dengan finger print sejak Oktober 2012 . Mengapa data finger print tidak dibuka?

Anggota BK, Anshory Siregar, mengatakan, pihaknya belum membuka data presensi finger print lantaran menduga ada kecurangan yang dilakukan anggota dewan. Diduga, proses perekaman sidik jari sebagai data awal dilakukan oleh staf ahli, bukan anggota dewan.

"Ada dugaan yang di-finger print stafnya," kata Anshory saat diskusi di Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Untuk diketahui, ketika finger print baru terpasang, Sekretariat Jenderal DPR melakukan perekaman sidik jari para anggota untuk data base. Ketika itu, petugas Setjen DPR merekam sidik jari selama beberapa kali rapat paripurna. Namun, tetap saja ada anggota dewan yang tidak hadir ketika proses perekaman dilakukan.

Akhirnya, Setjen DPR merekam sidik jari anggota dewan yang belum terekam melalui fraksi masing-masing. Saat itulah, diduga, bukan sidik jari anggota dewan yang direkam, tetapi staf ahli. Dengan demikian, staf ahli itu yang melakukan presensi ketika rapat paripurna.

Anshory mengatakan, akan dilakukan perekaman ulang sidik jari para anggota dewan sehingga membutuhkan waktu. "Ini perlu satu tahun lagi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hal itu dikatakan Anshory menanggapi desakan Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa agar BK membuka data presensi finger print. Praktik selama ini, kata Saan, presensi manual bisa dimanipulasi. Anggota dewan kerap meminta staf ahlinya atau asisten pribadinya untuk menandatangani daftar hadir yang ditaruh di depan ruang paripurna.

"Kalau sidik jari enggak mungkin dimanipulasi. Finger print itu dibeli kan salah satunya agar anggota DPR rajin hadir. Kalau dibuka, nanti kelihatan mana anggota dewan yang konsisten bolos. Itu akan fair. Mana yang betul-betul rajin, mana yang bolos dari sidang ke sidang," kata Saan.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Wakil Rakyat Kok Membolos!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Nasional
    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Nasional
    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    Nasional
    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Nasional
    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Nasional
    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Nasional
    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Nasional
    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Nasional
    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Nasional
    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Nasional
    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Nasional
    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Nasional
    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com