Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR Serahkan Data Gaji Luthfi sejak 2004

Kompas.com - 17/05/2013, 21:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti mengakui bahwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq rupanya masih menerima gaji sebagai anggota DPR.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti saat ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap impor daging sapi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (17/5/2013).

"Dalam masa proses pemberhentian ini, dia masih menerima gaji, tapi tidak seluruhnya," kata Winantuningtyastiti kepada wartawan. Hal tersebut masih berlaku meski Luthfi statusnya telah dinonaktifkan anggota DPR RI.

Winantuningtyastiti mengatakan, ketika Luthfi masih aktif sebagai anggota DPR, gaji yang diterima petinggi PKS itu mampu menembus angka Rp 60 juta. Gaji itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diterimanya.

Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Luthfi tidak lagi menerima gaji secara utuh. Sayangnya, Winantuningtyastiti tidak mengungkapkan berapakah gaji yang diterima Luthfi saat ini.

Sementara itu, di dalam pemeriksaan hari ini, Winantuningtyastiti mengatakan jika dirinya dipanggil untuk menyerahkan dokumen penghasilan Luthfi sejak tahun 2004. Akan tetapi, dia tidak ingat berapakah jumlah dokumen yang diserahkan kepada penyidik KPK.

"Jumlahnya saya enggak inget, tapi lampirannya sudah lengkap nanti tanya penyidik saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com