Masuk dalam Daftar Pembolos, Anggota DPR Dimarahi Istri

JAKARTA, KOMPAS.com — "Waktu muncul di berita, saya langsung dimarahi istri saya. 'Jadi, ninggalin anak istri setiap hari itu ke mana?'," keluh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat berbincang-bincang di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/5/2013). Nama dia masuk dalam daftar anggota dewan yang tingkat kehadirannya rendah ketika rapat paripurna.

Anggota dewan itu merasa selama ini rajin menghadiri rapat paripurna maupun di komisi. Hanya, ketika tiga rapat paripurna dalam satu minggu di masa sidang II tahun sidang 2012-2013, ia dan rekan-rekannya di komisi tengah melaksanakan kunjungan kerja. Namun, namanya telanjur terpublikasi di media massa.

Anggota dewan lainnya yang masuk dalam daftar "hitam" mengeluhkan hal yang sama. Ia tidak bisa mengikuti rapat paripurna lantaran tengah mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, lantaran sudah dipublikasi media massa, kecaman dari masyarakat berdatangan.

"Ada yang telepon saya. Dia langsung bilang saya enggak tahu malu maju lagi di Pemilu 2014. Nomor urut satu lagi. Belum sempat saya jelaskan, langsung ditutup teleponnya. Saya telepon balik enggak diangkat-angkat. Ada juga mahasiswa telepon marah-marah. Dia bilang saya pernah jadi pembicara di kampusnya. Saya bicara tegas selama di DPR, tapi tahunya sering bolos," kata dia.

Data absensi yang dipublikasikan BK berasal dari presensi manual. Data manual bisa saja hasil manipulasi. Dalam praktiknya, selama ini, anggota dewan kerap meminta staf ahlinya atau asisten pribadinya untuk menandatangani daftar hadir yang ditaruh di depan ruang rapat paripurna.

Selain presensi manual, Sekretariat Jenderal DPR sebenarnya juga memasang sistem presensi dengan finger print sejak tahun lalu. Finger print dipasang lantaran rapat paripurna selalu sepi. Adapula anggota dewan yang langsung meninggalkan ruang rapat setelah merekam sidik jarinya.

Apakah rapat paripurna selama ini efektif? Rapat paripurna merupakan forum pengambilan keputusan DPR. Tidak sedikit mereka yang hadir hanya sekadar duduk, berbincang-bincang, bermain gadget, bahkan tidur. Mereka cuek ketika hal yang dibahas bukan terkait bidangnya. Namun, tetap ada anggota yang memanfaatkan paripurna untuk menyampaikan aspirasi konstituennya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berpendapat, yang terpenting untuk disorot publik adalah rapat-rapat di komisi. Penyusunan undang-undang, pengawasan, dan pembahasan anggaran berada di komisi.

"Rapat di komisi substansinya jauh lebih penting. Paripurna hanya pengambilan keputusan bersama. Tapi, saya tidak anggap rapat paripurna tidak penting. Kalau rapat di komisi itu bisa tiga hari tiga malam," kata Herman.