JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) yang membuka rekapitulasi kehadiran anggota DPR dengan catatan kehadiran di bawah 50 persen membuat gerah banyak pihak. Salah satu imbasnya adalah rapat pleno yang akan segera digelar Fraksi Partai Demokrat terkait ada anggotanya yang masuk dalam catatan BK tersebut.
"Kami akan melakukan pleno fraksi dan akan membicarakan masalah absensi ini," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Ia menyampaikan, di Badan Kehormatan terdapat anggota yang berasal dari fraksinya. Menurut dia, perwakilan fraksi di BK itu dapat menyampaikan semua permasalahan terkait kepada fraksi sebelum rekapitulasi kehadiran itu dibeberkan kepada publik.
"Anggota fraksi kami, kan, ada yang di BK DPR, tapi, kok, tidak melapor dulu (ke fraksi)? Maka, nanti (dalam pleno) akan kami tanyakan dulu, mengapa Ketua Fraksi tidak diberi tahu," ujarnya.
Sebelumnya, BK membuka data presensi anggota Dewan mencakup empat masa sidang yang berlangsung di 2012. Sejumlah politisi tenar diketahui memiliki tingkat kehadiran tidak sampai 50 persen. (Baca: Inilah Daftar Anggota DPR Pembolos)
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana masuk dalam daftar tersebut. Sutan menampik data dari BK DPR dan mengeluarkan pernyataan agar badan yang mengurus etik anggota Dewan itu dibubarkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.