Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Paling Banyak Bolos, Ini Alasan PDI-P

Kompas.com - 14/05/2013, 18:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 31 orang anggota Fraksi PDI-Perjuangan tercatat memiliki tingkat kehadiran di bawah 50 persen dalam rapat-rapat paripurna sepanjang tahun 2012.

Jumlah itu menempatkan partai ini berada di posisi teratas dalam urusan mangkir dari rapat paripurna dibandingkan partai-partai lainnya berdasarkan data Badan Kehormatan DPR.

Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengaku terkejut dengan keputusan BK membuka data absensi itu ke publik.

Bambang menilai banyaknya anggota fraksi PDI Perjuangan yang tidak hadir bukan disebabkan membolos, melainkan anggota fraksinya banyak yang izin karena mengurus partai.

Dia mencontohkan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani yang mengemban banyak tugas dari partai. "Dia juga sebagai Ketua DPP di partai sehingga beliau sering sekali bertugas ke daerah," ujar Bambang saat dihubungi Selasa (14/5/2013).

Bambang mengungkapkan, selama ini, fraksi selalu melakukan evaluasi kehadiran para anggotanya. Para legislator dari partainya selalu diwajibkan untuk memberikan surat izin kepada fraksi.

"Kalau izin ke fraksi ini selalu tertib, hanya kadang-kadang staf ahli yang lalai. Tidak memberikan surat itu ke absensi paripurna," kata Bambang.

Selain Puan, politisi PDI-Perjuangan lain yang tingkat kehadirannya kurang ialah Guruh Soekarnoputra. Terkait ketidakhadiran Guruh ini, Bambang mengaku tidak bisa berkomentar.

Data yang dimiliki Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan tak hanya Puan Maharani yang sering mangkir rapat.

Anggota partai berlambang banteng gemuk yang juga jarang hadir di gedung DPR ialah Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Selain itu, ada pula sejumlah nama yang selama ini memang bermasalah karena persoalan kehadiran, yakni Sukur Nababan. Sukur sempat dipanggil BK karena sudah sembilan kali berturut-turut tidak mengikuti satu pun rapat paripurna.

Di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, seorang anggota dewan yang enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat bisa diberhentikan. Sukur berdalih bahwa ketidakhadirannya itu karena sakit belfasi yang membuatnya harus berobat di Singapura.

Selain itu, ada pula Guruh Soekarnoputra, adik kandung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Guruh pada rapat paripurna hari Senin (13/5/2013) lalu akhirnya menampakkan dirinya setelah sekian lama absen.

Saat ditanya soal ketidakhadirannya, Guruh membantah dirinya sering membolos. Lebih lanjut, Guruh pun sempat mengkritik aturan tentang kehadiran anggota dewan yang dinilainya sudah kuno. Guruh berpendapat seorang anggota dewan tak perlu hadir dalam setiap rapat.

Berikut rincian daftar anggota F-PDI Perjuangan yang kehadirannya di bawah 50 persen.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com