Kompas.com - 13/05/2013, 20:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Dewi Kirana sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fathanah, Senin (13/5/2013). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Dewi Kirana batal diperiksa karena surat panggilan pemeriksaannya tidak sampai.

"Perlu diinformasikan ada informasi yang perlu diluruskan bahwa Dewi Kirana tidak hadir dalam pemeriksaan karena ternyata suratnya tidak sampai," kata Johan melalui pesan singkat, Senin.

Pernyataan ini sekaligus meralat pernyataan Johan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Dewi Kirana memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. KPK memeriksa Dewi karena dia dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Fathanah. Belum diketahui siapa Dewi Kirana yang diperiksa KPK ini. Nama Dewi Kirana sama dengan nama seorang penyanyi dangdut yang dikenal sebagai ratu dangdut pantura.

KPK menetapkan Fathanah sebagai tersangka bersama dengan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah dan Luthfi diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Fathanah dan Luthfi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terkait penyidikan kasus ini, KPK memeriksa sejumlah wanita cantik sebagai saksi. Sebelumnya, KPK memeriksa model Majalah Popular World Vitalia Shesya, artis Ayu Azhari, penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu, serta istri Fathanah bernama Sefti Sanustika yang juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Para wanita ini diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai aset Fathanah. Mereka menerima sejumlah pemberian, baik uang maupun barang, dari orang dekat Luthfi tersebut.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

    UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

    Nasional
    UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

    UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

    UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

    Nasional
    UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

    UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

    Nasional
    UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

    UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

    Nasional
    Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

    Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

    Nasional
    5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

    5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

    Nasional
    Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

    Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

    Nasional
    KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

    KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

    Nasional
    Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

    Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

    Nasional
    Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

    Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

    Nasional
    Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

    Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

    Nasional
    KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

    KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

    Nasional
    Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

    Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X