Salah Alamat, KPK Batal Periksa Dewi Kirana

Kompas.com - 13/05/2013, 20:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Dewi Kirana sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fathanah, Senin (13/5/2013). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Dewi Kirana batal diperiksa karena surat panggilan pemeriksaannya tidak sampai.

"Perlu diinformasikan ada informasi yang perlu diluruskan bahwa Dewi Kirana tidak hadir dalam pemeriksaan karena ternyata suratnya tidak sampai," kata Johan melalui pesan singkat, Senin.

Pernyataan ini sekaligus meralat pernyataan Johan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Dewi Kirana memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. KPK memeriksa Dewi karena dia dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Fathanah. Belum diketahui siapa Dewi Kirana yang diperiksa KPK ini. Nama Dewi Kirana sama dengan nama seorang penyanyi dangdut yang dikenal sebagai ratu dangdut pantura.

KPK menetapkan Fathanah sebagai tersangka bersama dengan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah dan Luthfi diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait kepengurusan tambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Fathanah dan Luthfi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terkait penyidikan kasus ini, KPK memeriksa sejumlah wanita cantik sebagai saksi. Sebelumnya, KPK memeriksa model Majalah Popular World Vitalia Shesya, artis Ayu Azhari, penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu, serta istri Fathanah bernama Sefti Sanustika yang juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Para wanita ini diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai aset Fathanah. Mereka menerima sejumlah pemberian, baik uang maupun barang, dari orang dekat Luthfi tersebut.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

    Nasional
    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

    Nasional
    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

    Nasional
    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

    Nasional
    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

    Nasional
    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

    Nasional
    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

    Nasional
    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

    Nasional
    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

    Nasional
    Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

    Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

    Nasional
    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

    Nasional
    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X