PKS Laporkan 10 Penyidik KPK ke Mabes Polri

Kompas.com - 13/05/2013, 15:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho mendatangi Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2013). Mewakili partainya, ia melaporkan 10 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Reserse Kriminal Polri. Laporan itu terkait penyitaan sejumlah mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di DPP PKS, beberapa waktu lalu.

"Kami mau membawa laporan beberapa oknum atas tindakan tidak menyenangkan. Oknum yang mengaku melakukan penyitaan. Semua ada 10 orang," ujar Taufik, sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri.

Taufik bersama tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Bareskrim sekitar pukul 15.00. Dia enggan menjelaskan panjang lebar dan segera memasuki gedung Bareskrim. Terkait perbuatan penyidik KPK yang dianggap tidak menyenangkan itu, menurut dia, prosedur penyitaan tanpa izin.

"Dia masuk masuk ke tempat kami tanpa persetujuan," katanya.

Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan KPK yang berusaha menyita enam mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, petugas keamanan PKS beserta organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS. PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara pihak KPK mengaku sudah sesuai dengan prosedur. Saat mendatangi kantor DPP PKS, penyidik mengaku telah membawa surat penyitaan.

Update: PKS ternyata hanya melaporkan Juru Bicara KPK Johan Budi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan melakukan kebohongan publik. Sementara untuk 10 penyidik KPK masih dipelajari.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

    Nasional
    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

    Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

    Nasional
    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

    Nasional
    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

    Nasional
    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

    Nasional
    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

    Nasional
    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

    Nasional
    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

    Nasional
    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

    Nasional
    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

    Nasional
    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

    Nasional
    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

    Nasional
    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

    Nasional
    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X