PKS Laporkan 10 Penyidik KPK ke Mabes Polri

Kompas.com - 13/05/2013, 15:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho mendatangi Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2013). Mewakili partainya, ia melaporkan 10 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Reserse Kriminal Polri. Laporan itu terkait penyitaan sejumlah mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di DPP PKS, beberapa waktu lalu.

"Kami mau membawa laporan beberapa oknum atas tindakan tidak menyenangkan. Oknum yang mengaku melakukan penyitaan. Semua ada 10 orang," ujar Taufik, sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri.

Taufik bersama tim kuasa hukumnya mendatangi gedung Bareskrim sekitar pukul 15.00. Dia enggan menjelaskan panjang lebar dan segera memasuki gedung Bareskrim. Terkait perbuatan penyidik KPK yang dianggap tidak menyenangkan itu, menurut dia, prosedur penyitaan tanpa izin.

"Dia masuk masuk ke tempat kami tanpa persetujuan," katanya.


Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan KPK yang berusaha menyita enam mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, petugas keamanan PKS beserta organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS. PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara pihak KPK mengaku sudah sesuai dengan prosedur. Saat mendatangi kantor DPP PKS, penyidik mengaku telah membawa surat penyitaan.

Update: PKS ternyata hanya melaporkan Juru Bicara KPK Johan Budi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan melakukan kebohongan publik. Sementara untuk 10 penyidik KPK masih dipelajari.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

    Nasional
    RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

    RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

    Nasional
    Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

    Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

    Nasional
    Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

    Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

    Nasional
    Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

    Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

    Nasional
    Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

    Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

    Nasional
    Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

    Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

    Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

    Nasional
    Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Nasional
    Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

    Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

    Nasional
    Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

    Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

    Nasional
    Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

    Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

    Nasional
    Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

    Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X