Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wartawan Dilarang Masuk, PKS Sediakan Tenda Putih

Kompas.com - 12/05/2013, 12:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Sabtu (11/5/2013), Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat Majelis Syuro di kantor DPP PKS di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Minggu (12/6/2013), rapat yang dikatakan membahas isu-isu terkini itu kembali digelar. Sama seperti hari sebelumnya, rapat Majelis Syuro pada Minggu ini digelar secara tertutup. Para wartawan dilarang masuk sehingga tidak dapat meliput berlangsungnya rapat tersebut.

Sebagai gantinya, PKS mendirikan sebuah tenda putih untuk para wartawan berlindung dari panas dan hujan. Tenda seluas 3 x 4 meter itu pun dilengkapi sejumlah bangku lipat. Disediakan pula beberapa kotak air mineral untuk para wartawan yang menunggu di depan kantor DPP PKS.

Penjagaan di kantor DPP PKS pun tampak diperketat. Petugas keamanan gedung tampak memperketat penjagaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (6/5/2013) mendatangi kantor itu untuk menyita enam mobil yang diduga hasil pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Sejak saat itu, wartawan yang meliput pun terpaksa menunggu di luar pagar gedung DPP PKS.

Adapun rapat Majelis Syuro PKS ini dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Sedianya rapat dihadiri 99 anggota Majelis Syuro PKS. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho menampik anggapan rapat yang akan kembali dilakukan partainya pada Minggu (12/5/2013) pagi ini terkait dengan persoalan hukum yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ia menganggap persoalan Luthfi masih terlalu kecil untuk dibahas dalam rapat majeli Syuro PKS.

"Saya lihat di stasiun televisi, majelis syuro ini membahas masalah mobil, itu terlalu kecil untuk membahas mobil," ujar Taufik di Jakarta, Minggu (12/5/2013).

Sebelumnya, PKS sempat berseteru dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berusaha menyita enam mobil milik Luthfi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, sejumlah sekuriti PKS beserta dengan organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di kantor DPP PKS. PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan.

Terkait penyidikan kasus Luthfi, KPK menjadwalkan pemeriksaan Presiden PKS Anis Matta pada Senin (13/5/2012) besok. KPK juga memanggil Hilmi untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat (10/5/2013), namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com