Kompas.com - 11/05/2013, 22:07 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat mendadak di kantor DPP PKS pada Sabtu (11/5/2013) malam. Rapat tersebut langsung dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dan mengagendakan kebijakan strategis yang diambil PKS terkait isu-isu terkini.

"Iya ini kan undangan Majelis Syuro, jadi Ustadz Hilmi juga hadir. Dia baru datang dari luar kota," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di kantor DPP PKS, Sabtu (11/5/2013).

Satu per satu kendaraan pengurus PKS masuk ke dalam areal gedung DPP PKS di Jalan TB Simatupang. Pertemuan itu yang akan dihadiri 99 anggota Majelis Syuro itu dilakukan secara tertutup. Puluhan wartawan yang hadir pun tidak diperkenankan masuk ke halaman PKS. Seluruh wartawan hanya boleh meliput dari sebuah tenda yang disediakan di pinggi jalan, di luar gedung DPP PKS.

Dari para pengurus yang hadir, hanya Fahri yang bersedia diminta keterangannya terkait pertemuan malam ini. Saat ditanyakan tentang agenda malam ini, Fahri tak menampik pertemuan nantinya akan membahas soal isu terkini termasuk kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

"Iya pasti itu dibahas juga, karena ini soal evaluasi secara keseluruhan. Nantinya juga akan diambil kebijakan strategis terkait isu terkini," katanya.

Pertemuan pada malam ini bersamaan dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan PKS terkait penyitaan sejumlah mobil di kantor DPP PKS beberapa waktu lalu. Mobil-mobil itu disebut KPK terkait dengan tindak pencucian uang yang dilakukan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Penyidik KPK sempat menyegel enam mobil yang ada di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Keenam mobil itu yakni VW Carravel berplat B 948 RFS, Mazda CX 9 berplat B 2 RFS, Fortuner berplat B 544 RFS, Mitsubishi Grandsi berplat B 7476 UE, Nissan Navara dan Pajero Sport.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu akhirnya gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi. Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya kemarin sudah datang sesuai prosedur yakni membawa surat tugas penyitaan. Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan.

Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, bukan surat penyitaan. Atas ketidaksesuaian prosedur itu, PKS pun berencana melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri dan Komite Etik.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

    Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

    Nasional
    Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

    Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

    Nasional
    Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

    Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

    Nasional
    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Nasional
    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Nasional
    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Nasional
    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    Nasional
    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Nasional
    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Nasional
    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Nasional
    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Nasional
    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.