Malam Ini, Majelis Syuro PKS Gelar Rapat Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melakukan rapat internal pada Sabtu (11/5/2013) malam. Pertemuan itu akab dihadiri oleh 99 anggota majelis syuro partai bernafaskan Islam. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, membenarkan adanya pertemuan ini.

"Insyallah diadakan oleh majelis Syuro," ujar Refrizal ketika dikonfirmasi Sabtu sore.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang agenda pertemuan itu, Refrizal mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu karena sudah delapan hari di daerah pemilihan," ungkap Refrizal.

Pertemuan malam ini bersamaan dengan kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-PKS terkait penyitaan sejumlah mobil di kantor DPP PKS beberapa waktu lalu. Mobil-mobil itu disebut KPK terkait dengan tindak pencucian uang yang dilakukan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi. Saat ditanyakan soal kaitan peristiwa ini dengan rapat nanti malam, Refrizal kembali mengaku tak tahu. "Saya tidak tahu soal apa," katanya.

Adapun, penyidik KPK menyegel lima mobil yang ada di kantor DPP PKS sejak Senin (6/5/2013) hingga Selasa (7/5/2013) malam. Kelima mobil itu yakni VW Carravelle, Mazda CX9, Fortuner B 544, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara.

Awalnya, penyidik hendak menyita mobil-mobil itu, namun upaya itu gagal. Penyidik hanya berhasil menyegel mobil yang diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus impor daging sapi.

Rencananya, untuk mengangkut mobil-mobil itu, KPK akan meminta bantuan polisi. KPK pun menegaskan bahwa penyidiknya kemarin sudah datang sesuai prosedur yakni membawa surat tugas penyitaan.

Namun, PKS bersikeras KPK tidak datang membawa surat penyitaan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan yang dibawa KPK adalah surat pemanggilan terhadap Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, bukan surat penyitaan. Atas ketidaksesuaian prosedur itu, PKS pun berencana melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri dan Komite Etik.