Kompas.com - 11/05/2013, 10:35 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorHindra

KOMPAS.com - Beberapa kali Komisi Pemberantasan Korupsi melewati ujian besar ketika lembaga antirasuah ini menghadapi berbagai ancaman pelemahan. Saat pimpinan KPK dikriminalisasi, masyarakat kompak berada di belakang KPK. Sampai saat ini rakyat masih menaruh harapan besar pada KPK untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, Senin (1/4), menunjukkan, 85,1 persen responden memandang citra KPK adalah baik. Dukungan besar itu adalah piutang yang diberikan rakyat agar KPK tak kenal kompromi.

Di sisi lain, sampai saat ini KPK tercatat sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki catatan conviction rate hingga 100 persen. KPK tak pernah gagal membawa tersangka korupsi hingga dihukum di pengadilan.

Sayangnya, catatan conviction rate hingga 100 persen KPK ini tak diikuti dengan kesempurnaan mereka dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas 100 persen. Kasus-kasus tersebut menjadi utang-utang KPK kepada rakyat Indonesia.

Ada beberapa kasus yang sudah selesai ditangani dan terdakwanya telah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap, tetapi tetap mengganjal karena ”otak”- nya belum terungkap. Dalam kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), KPK, misalnya, berhasil menyeret hampir semua penerima suap yang merupakan anggota DPR periode 1999-2004.

KPK juga berhasil membuktikan mantan DGS BI Miranda Swaray Goeltom sebagai pemberi suap bersama istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti. Namun, dari siapa uang suap yang diberikan Miranda dan Nunun, itu masih tanda tanya.

Dalam kasus pengadaan kereta rel listrik bekas dari Jepang, KPK hanya mampu menyeret mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Soemino Eko Saputro. Kasus ini berhenti pada Soemino. Di sidang, jaksa KPK berulang kali menyebut peran Menteri Perhubungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus yang hampir sama, suap Rp 1,5 miliar terkait dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KPK juga hanya mampu menyeret pejabat setingkat kepala biro, Dadong Irbarelawan serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nyoman Suisnaya. Dalam persidangan terungkap uang suap Rp 1,5 miliar diberikan untuk tunjangan hari raya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK kasasi, tetapi sampai sekarang belum jelas putusan kasasinya.

Publik juga kecele ketika KPK seperti berhenti pada satu anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati, dalam kasus dugaan korupsi pembahasan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Padahal, di persidangan terungkap, ada beberapa anggota Badan Anggaran DPR yang berperan dalam membahas jatah DPID ke beberapa daerah.

Pada kasus yang lain, KPK yang secara resmi mengambil alih kasus dugaan suap pejabat Pertamina oleh perusahaan asal Inggris, Innospec, terkait impor bensin bertimbal, hingga kini juga tak jelas. Padahal, kasus ini sudah ditangani sejak 2010.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Dimulai Tahun Depan

Menkes Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Dimulai Tahun Depan

Nasional
Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Nasional
Saksi Polisi: Ada Samurai dan Senpi Dikeluarkan dari Mobil Laskar FPI di Rest Area KM 50

Saksi Polisi: Ada Samurai dan Senpi Dikeluarkan dari Mobil Laskar FPI di Rest Area KM 50

Nasional
Pandemi Covid-19, Wapres: Tren Pariwisata Alami Perubahan

Pandemi Covid-19, Wapres: Tren Pariwisata Alami Perubahan

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Segera Turun Seperti Keinginan Jokowi

Wakil Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Segera Turun Seperti Keinginan Jokowi

Nasional
Kasus Perjudian dan Pornografi Online Terungkap, Omzet Tersangka Rp 4,5 Miliar

Kasus Perjudian dan Pornografi Online Terungkap, Omzet Tersangka Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

Nasional
Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

Nasional
Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Nasional
Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

Nasional
PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Nasional
Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Nasional
LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

Nasional
Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Nasional
Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.