Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pembolos Bikin Risih, BK Diminta Beberkan Daftar Hadir

Kompas.com - 10/05/2013, 17:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Hanura di DPR Syarifuddin Sudding mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR menuruti permintaan publik untuk membuka daftar hadir seluruh anggotanya secara transparan. Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membuka daftar hadir tersebut karena berdekatan dengan waktu pemilihan umum.

"Bagus itu, saya dukung supaya BK membuka daftar hadir semuanya. Jadi yang maju lagi (pada Pemilihan Umum 2014) bisa diketahui konstituennya, ini betul bekerja sesuai amanat yang diberikan atau tidak," kata Syarifuddin, Jumat (10/5/2013).

Anggota Komisi III DPR itu mengaku risih dengan kelakuan sejumlah anggota Dewan yang kerap tak hadir dalam rapat bersama mitra kerja. Menurutnya, hal itu sangat menghambat kinerja legislatif maupun mitra kerja. Atas dasar itu, ia menilai BK DPR tak perlu lagi menunda atau memelihara keraguan untuk membuka daftar hadir tersebut. Karena dari situ akan nampak anggota Dewan yang benar-benar kompeten dan sebaliknya.

"Suka risih kalau rapat yang hadir cuma dua, tiga orang, padahal rombongan mitra kerja sudah datang. Sekarang waktunya transparansi, tidak ada larangan untuk membuka semuanya ke publik," ujarnya.

Masyarakat terus menyoroti rendahnya kehadiran anggota DPR dalam setiap rapat. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014.

Badan Kehormatan DPR telah menyampaikan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Bila saat ini UU MD3 lebih longgar mengatur anggota legislatif, maka hal itu tak akan terjadi setelah UU tersebut direvisi.

Saat ini UU MD3 mengatur sanksi pemberhentian antarwaktu (PAW/diberhentikan) untuk semua legislator yang membolos selama enam kali berturut-turut dalam satu masa sidang tanpa alasan yang bisa diterima. Setelah direvisi, maka semua legislator akan di-PAW setelah bolos selama empat hari dalam satu masa sidang tanpa alasan yang bisa diterima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com