Kompas.com - 08/05/2013, 21:23 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical meyakini pemerintah tidak ingin mengambil keuntungan dari rencana pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan. Menurut Ical, kompensasi memang dibutuhkan untuk membantu gejolak kenaikan harga kebutuhan ketika harga BBM dinaikkan.

"Saya yakin pemerintah yang terdiri dari berbagai partai bukan mencari keuntungan dari (kenaikan) harga BBM," kata Ical seusia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2013). Presiden dan Ical bertemu empat mata membahas rencana kenaikan BBM.

Hal itu dikatakan Ical ketika dimintai tanggapan kecurigaan para politisi di DPR, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, bahwa kompensasi uang tunai akan digunakan parpol penguasa untuk menarik dukungan di pemilu 2014. Mereka berkaca pada pengalaman pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ketika kenaikan harga BBM di periode pertama SBY.

Ical mengaku mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran 80 persen subsidi BBM dipakai oleh kalangan yang tak layak medapat subsidi, yakni menengah ke atas. Mengenai angka kenaikan harga BBM, Ical menyerahkan ke pemerintah. Secara perlahan, kata Ical, subsidi BBM harus dikurangi hingga tanpa ada subsidi.

Ical juga mengaku mendukung kompensasi dalam bentuk uang tunai, namun hanya untuk jangka waktu 4-6 bulan. Jika dulu dinamakan BLT, program nanti bernama bantuan langsung sosial masyarakat (BLSM). Menurut Ical, kemungkinan para politisi Golkar yang menolak BLSM lantaran mengira program akan berjalan sampai pemilu 2014.

"Saya usulkan kompensasi jangka pendek 4-6 bulan. Ditambah lagi penambahan raskin (beras miskin). Lalu kompensasi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan program kesejahteraan rakyat seperti beasiswa," kata Ical.

Ical berharap fraksi lain di DPR mendukung usulannya itu ketika pembahasan penyusunan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Rencananya, pemerintah akan menyelesaikan draf RAPBNP 2013 pekan ini agar bisa segera dibahas bersama DPR. Presiden berharap UU APBNP disahkan Mei ini agar harga BBM bisa segera dinaikkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

    Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

    Nasional
    Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

    Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

    Nasional
    Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

    Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

    Nasional
    Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

    Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

    Nasional
    Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

    Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

    Nasional
    Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

    Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

    Nasional
    PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

    PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

    Nasional
    Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

    Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

    Nasional
    Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

    Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

    Nasional
    Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

    Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

    Nasional
    UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

    UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

    Nasional
    UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

    UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

    Nasional
    Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

    Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

    Nasional
    Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

    Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

    Nasional
    Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

    Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.