Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak DPR Malas Jadi Caleg, Ruhut Minta BK Buka Absensi DPR

Kompas.com - 08/05/2013, 16:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta partai-partai politik memberikan sanksi tegas kepada para anggota Dewan yang kerap membolos dengan tidak mencalonkan mereka kembali Pemilihan Umum 2014. Ruhut meminta Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membuka absensi para anggota Dewan yang sebagian besar maju lagi sebagai caleg ini.

"Saya setuju, biar BK juga kelihatan fungsinya. Dibuka saja itu absensinya, supaya kelihatan yang tukang bolos siapa. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Rabu (8/5/2013).

Ruhut menuturkan, partai juga jangan tinggal diam melihat kemalasan para anggotanya. Sebagai sanksi, partai politik seharusnya tidak lagi mencalonkan anggotanya yang pemalas. "Mencalonkan anggota DPR yang pemalas sama saja merugikan partai itu sendiri. Ini persoalan disiplin kita sebagai wakil rakyat," ujar Ruhut.

Ruhut menyatakan, anggota Dewan itu sebaiknya menyadari kemampuan dirinya sehingga tak perlu maju lagi. "Jangan sampai karena hanya satu orang, bisa merusak 500-an caleg lainnya. Bisa bahaya itu," kata advokat yang juga bintang film ini.

Politikus PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif periode 2014-2019. Selama menjadi anggota DPR periode ini, Sukur kerap tak hadir dalam rapat komisi hingga rapat paripurna. Sukur pun sudah pernah dipanggil Badan Kehormatan DPR akibat ulahnya membolos itu.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut nomor 1. Di daerah pemilihan itu, Sukur maju bersama bakal caleg lain dari PDI Perjuangan, seperti Riad Oscha Chalik (nomor urut 2), Aprileny (3), Romy Bareno (4), Noer Fajriensyah (5), dan Risa Mariska (6).

Pada periode 2009-2014 ini, Sukur juga tetap berada di daerah pemilihan yang sama. Namun, untuk pemilu mendatang, saingan Sukur dari partai lain cukup kuat. Daerah pemilihan Jawa Barat VI diisi tokoh-tokoh, antara lain Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Abdurrahman hingga kalangan artis, seperti Akri "Patrio" dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Derry Drajat (Partai Gerindra), dan Lucky Hakim (Partai Amanat Nasional).

Selama menjadi anggota DPR, Sukur jarang terlihat hadir dalam rapat komisi hingga rapat paripurna. Dia bahkan sudah enam kali berturut-turut tidak menghadiri rapat apa pun di DPR. Hal inilah yang membuat BK DPR akhirnya bertindak. Surat panggilan pun dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com