Kompas.com - 07/05/2013, 19:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta untuk diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fathanah. Surat pemanggilan Anis diantar penyidik KPK ke kantor DPP PKS pada Selasa (7/5/2013), bersamaan dengan upaya penyidik menyita lima mobil di DPP PKS.

"KPK juga memanggil Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi TPPU (tindak pidana pencucian uang)  AF (Ahmad Fathanah)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. Ia mengaku belum tahu kapan persisnya Anis akan diperiksa.

KPK memeriksa Anis karena dianggap tahu seputar kasus TPPU yang menjerat Fathanah. Adapun Fathanah merupakan orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Selain ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Fathanah dijerat dengan Pasal TPPU. Dia diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, salah satunya mentransfer ke pihak lain, atau membelikan barang untuk pihak lain. KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

Hari ini KPK memeriksa adik Anis yang bernama Saldi Matta terkait kasus Fathanah. Seusai diperiksa, Saldi mengaku pernah menerima transfer uang dari Fathanah senilai Rp 50 juta. Menurut Saldi, uang itu merupakan pembayaran utang. Dia meminjamkan Fathanah uang Rp 50 juta pada September tahun lalu dan mendapatkan pengembaliannya pada Januari 2013.

Sebelumnya diberitakan, KPK juga melayangkan surat panggilan untuk memanggil Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ia  akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Johan memastikan, pemanggilan Anis tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS. Terkait kelanjutan penyidikan kasus ini, sore tadi KPK gagal menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi dari kantor DPP PKS hari ini. Tim penyidik KPK dihalang-halangi puluhan orang meskipun penyidik membawa surat penyitaan.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

    Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

    Nasional
    Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

    Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

    Nasional
    Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

    Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

    Nasional
    Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

    Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

    Nasional
    Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

    Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

    Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

    Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

    Nasional
    Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

    Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

    [POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

    Nasional
    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

    Nasional
    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.