KPK Panggil Presiden PKS Anis Matta terkait Fathanah

Kompas.com - 07/05/2013, 19:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta untuk diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fathanah. Surat pemanggilan Anis diantar penyidik KPK ke kantor DPP PKS pada Selasa (7/5/2013), bersamaan dengan upaya penyidik menyita lima mobil di DPP PKS.

"KPK juga memanggil Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi TPPU (tindak pidana pencucian uang)  AF (Ahmad Fathanah)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. Ia mengaku belum tahu kapan persisnya Anis akan diperiksa.

KPK memeriksa Anis karena dianggap tahu seputar kasus TPPU yang menjerat Fathanah. Adapun Fathanah merupakan orang dekat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Selain ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota impor daging sapi, Fathanah dijerat dengan Pasal TPPU. Dia diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, salah satunya mentransfer ke pihak lain, atau membelikan barang untuk pihak lain. KPK juga menetapkan Luthfi sebagai tersangka untuk kasus yang sama.

Hari ini KPK memeriksa adik Anis yang bernama Saldi Matta terkait kasus Fathanah. Seusai diperiksa, Saldi mengaku pernah menerima transfer uang dari Fathanah senilai Rp 50 juta. Menurut Saldi, uang itu merupakan pembayaran utang. Dia meminjamkan Fathanah uang Rp 50 juta pada September tahun lalu dan mendapatkan pengembaliannya pada Januari 2013.

Sebelumnya diberitakan, KPK juga melayangkan surat panggilan untuk memanggil Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Ia  akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Johan memastikan, pemanggilan Anis tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS. Terkait kelanjutan penyidikan kasus ini, sore tadi KPK gagal menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi dari kantor DPP PKS hari ini. Tim penyidik KPK dihalang-halangi puluhan orang meskipun penyidik membawa surat penyitaan.

 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata

    Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata

    Nasional
    Menkumham Sebut Rizieq Shihab Bebas Pulang ke Indonesia

    Menkumham Sebut Rizieq Shihab Bebas Pulang ke Indonesia

    Nasional
    Menteri KKP: Kami Jamin Satgas 115 Tak Tumpang Tindih

    Menteri KKP: Kami Jamin Satgas 115 Tak Tumpang Tindih

    Nasional
    Jadi Tempat Menginap WN Jepang Positif Corona, Hotel Ini Diawasi 14 Hari ke Depan

    Jadi Tempat Menginap WN Jepang Positif Corona, Hotel Ini Diawasi 14 Hari ke Depan

    Nasional
    Begini Skenario Pemerintah Pulangkan 188 WNI Kru Kapal World Dream

    Begini Skenario Pemerintah Pulangkan 188 WNI Kru Kapal World Dream

    Nasional
    Menteri PUPR: Masalah Drainase jadi Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini

    Menteri PUPR: Masalah Drainase jadi Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini

    Nasional
    Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Saya

    Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Saya

    Nasional
    Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

    Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

    Nasional
    Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

    Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

    Nasional
    Kuasa Hukum Benny Tjokro Belum Berencana Ajukan Praperadilan

    Kuasa Hukum Benny Tjokro Belum Berencana Ajukan Praperadilan

    Nasional
    Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

    Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

    Nasional
    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    Nasional
    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Nasional
    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X