Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ADB Terancam Kekurangan Dana

Kompas.com - 04/05/2013, 22:26 WIB

NEW DELHI, KOMPAS.com - Asian Development Bank (ADB) terancam kekurangan dana yang bisa disalurkan ke negara-negara berkembang di Asia, menyusul anjloknya pendapatan lembaga multilateral ini.

Dalam pertemuan tahunan yang digelar di pinggiran New Delhi, Sabtu (4/5/2013), Presiden ADB Takehiko Nakao mengungkapkan hasil investasi dari dana yang diputar lembaga ini turun signifikan akibat semakin menurunnya imbal hasil di berbagai negara. "Pendapatan ADB dari investasi berada di titik terendah dari waktu-waktu sebelumnya karena turunnya suku bunga," ujarnya.

Sejauh ini, kepemilikan saham ADB dipegang oleh 67 negara anggotanya, di mana 48 negara berada di kawasan Asia dan 19 lainnya adalah negara yang berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, Jepang dan AS menjadi pemegang saham terbesar lembaga keuangan ini.

Tipisnya dana yang dimiliki ADB diperkirakan juga bakal mengancam berbagai program pembangunan yang dibiayai lembaga ini, terutama program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang di Asia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan India, P. Chidambaram, bahwa keberadaan ADB saat ini masih dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan di berbagai negara Asia. Agar program tersebut berjalan efektif, lembaga keuangan ini harus memiliki dana yang lebih besar.

“Tentu saja, dukungan ADB untuk pembangunan di negara berkembang Asia akan terganjal karena minimnya dana yang dimiliki," ujarnya.

Selain masalah kemiskinan, kurangnya dana yang dimiliki ADB dikhawatirkan juga bakal mengganggu pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang juga memanfaatkan pinjaman ADB untuk membiayai program pembangunan. Beberapa proyek pemerintah yang dibiayai ADB di antaranya penguatan pasar modal, proyek air bersih di Jakarta, energi terbarukan, hingga perubahan iklim.

Dari data Kementerian Keuangan, total pinjaman yang diberikan ADB ke pemerintah per 30 Maret 2013 sebesar Rp 4,9 triliun, atau turun tipis dari akhir tahun 2012 Rp 5,05 triliun.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com