Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ADB Terancam Kekurangan Dana

Kompas.com - 04/05/2013, 22:26 WIB

NEW DELHI, KOMPAS.com - Asian Development Bank (ADB) terancam kekurangan dana yang bisa disalurkan ke negara-negara berkembang di Asia, menyusul anjloknya pendapatan lembaga multilateral ini.

Dalam pertemuan tahunan yang digelar di pinggiran New Delhi, Sabtu (4/5/2013), Presiden ADB Takehiko Nakao mengungkapkan hasil investasi dari dana yang diputar lembaga ini turun signifikan akibat semakin menurunnya imbal hasil di berbagai negara. "Pendapatan ADB dari investasi berada di titik terendah dari waktu-waktu sebelumnya karena turunnya suku bunga," ujarnya.

Sejauh ini, kepemilikan saham ADB dipegang oleh 67 negara anggotanya, di mana 48 negara berada di kawasan Asia dan 19 lainnya adalah negara yang berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, Jepang dan AS menjadi pemegang saham terbesar lembaga keuangan ini.

Tipisnya dana yang dimiliki ADB diperkirakan juga bakal mengancam berbagai program pembangunan yang dibiayai lembaga ini, terutama program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang di Asia.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan India, P. Chidambaram, bahwa keberadaan ADB saat ini masih dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan di berbagai negara Asia. Agar program tersebut berjalan efektif, lembaga keuangan ini harus memiliki dana yang lebih besar.

“Tentu saja, dukungan ADB untuk pembangunan di negara berkembang Asia akan terganjal karena minimnya dana yang dimiliki," ujarnya.

Selain masalah kemiskinan, kurangnya dana yang dimiliki ADB dikhawatirkan juga bakal mengganggu pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang juga memanfaatkan pinjaman ADB untuk membiayai program pembangunan. Beberapa proyek pemerintah yang dibiayai ADB di antaranya penguatan pasar modal, proyek air bersih di Jakarta, energi terbarukan, hingga perubahan iklim.

Dari data Kementerian Keuangan, total pinjaman yang diberikan ADB ke pemerintah per 30 Maret 2013 sebesar Rp 4,9 triliun, atau turun tipis dari akhir tahun 2012 Rp 5,05 triliun.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com