Gerakan Tolak Caleg Tak Berkualitas

Kompas.com - 02/05/2013, 17:02 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta melakukan gerakan lebih kuat untuk menolak calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak layak di pemilu legislatif 2014. Jika banyak caleg tidak berkualitas lolos ke Parlemen, kondisi DPR periode 2014-2019 akan semakin terpuruk.

Hal itu dikatakan pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Tjipta mengapresiasi gerakan yang mulai dilakukan masyarakat dengan mempublikasikan di sosial media pose-pose syur bakal caleg dari kalangan artis. Ia berharap agar tidak terlalu banyak caleg dari kalangan artis yang lolos ke DPR periode selanjutnya.

"Mari kita berdoa, jangan terlalu banyak artis masuk ke DPR. Kalau makin banyak, kualitas demokrasi makin merosot. Artis (di DPR) selama ini tidak bunyi, enggak ngomong sama sekali," kata Tjipta tanpa mau menyebut siapa saja anggota Dewan yang dimaksud.

Tjipta menambahkan, banyak tokoh berkualitas, terutama dari kalangan akademisi yang enggan menjadi anggota Dewan lantaran citra negatif DPR akibat rentetan kasus korupsi. Walaupun persentase anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi kecil, kata dia, namun persepsi publik kental sekali.

Pramono mengakui memang masih ada anggota Dewan dari kalangan artis yang tak menjalankan fungsi DPR dengan baik. Namun, kata dia, masih ada anggota Dewan dari kalangan artis yang berkinerja baik, seperti Rieke Dyah Pitaloka (PDI Perjuangan), Nurul Arifin (Golkar), Dedi Gumelar (PDIP), Tantowi Yahyah (Golkar), dan Vena Melinda (Demokrat).

Melihat kerja anggota Dewan saat ini, Pramono berpendapat bukan bakal caleg dari kalangan artis yang paling menentukan citra DPR ke depan. Ia lebih menyoroti bakal caleg dari kalangan pengusaha. Hasil penelusurannya terhadap daftar calon sementara (DCS) seluruh parpol, semakin banyak bakal caleg dari kalangan pengusaha di banding pemilu 2009 .

Menurut Pramono, publik perlu menyoroti caleg berlatar belakang pengusaha jika melihat terlalu besarnya pengeluaran mereka ketika pemilu. Hasil penelitian disertasi Pramono, rata-rata caleg asal pengusaha mengeluarkan dana antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 6 miliar selama kampanye pemilu 2009 . Bahkan, kata dia, ada yang lebih besar lagi, namun tidak masuk sebagai informasi untuk disertasi.

"Dengan modal besar, enggak dikenal, mereka punya kesempatan lebih tinggi dibanding artis yang kadang terlalu percaya diri sehingga tidak keluarkan biaya yang cukup. Saya yakin artis bisa dikalahkan pengusaha. Saya setuju gerakan jangan pilih orang tak punya kapasitas. Dengan kondisi sekarang saja DPR sudah babak belur," pungkas Pramono.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

    Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

    Nasional
    Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

    Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

    Nasional
    KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

    KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

    Nasional
    Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

    Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

    Nasional
    Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

    Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

    Nasional
    Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

    Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

    Nasional
    KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

    KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

    Nasional
    Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

    Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

    Nasional
    Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

    Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

    Nasional
    Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

    Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

    Nasional
    Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

    Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

    Nasional
    PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

    PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

    Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

    Nasional
    Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

    Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

    Nasional
    Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

    Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X