Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urusan Ayu Azhari dan Fathanah Tak Terkait PKS

Kompas.com - 01/05/2013, 19:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Artis Ayu Azhari mengungkapkan, perkenalannya dengan Ahmad Fathanah tidak terkait urusan Partai Keadilan Sejahtera. Ahmad Fathanah merupakan orang dekat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

"Enggak ada hubungannya dengan partai. Dia (Fathanah) secara pribadi saja mengundang saya dan menjanjikan beberapa pekerjaan," kata Ayu di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa terkait kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka Fathanah, Rabu (1/5/2013).

Menurut Ayu, dia baru berkenalan dengan Fathanah pada Desember tahun lalu. Ayu bertemu Fathanah di Plaza Indonesia, Jakarta. Ada sebanyak tiga hingga empat pertemuan antara Ayu dan Fathanah. Dalam pembicaraan tersebut, menurut Ayu, Fathanah menawarkan pekerjaan untuk menyanyi di acara semacam promosi atau kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, Ayu membantah ajakan itu ada kaitannya dengan kampanye PKS.

Pengacara Ayu, Fahmi Bachmid, menambahkan, kliennya tidak tahu latar belakang Fathanah. Saat berkenalan dengan Ayu, katanya, Fathanah tidak mengaku sebagai kader PKS. "Ayu kenal AF (Ahmad Fathanah) Desember dan baru kenal komunikasi ngobrol," ujarnya.

Fahmi juga mengungkapkan kalau Ayu tidak banyak kenalan politikus ataupun pengusaha. Menurut Fahmi, perjanjian kerja antara Ayu dan Fathanah pun tidak terealisasi. Ayu merasa jadi korban janji-janji Fathanah.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa Ayu sebagai saksi dugaan pencucian uang Fathanah. KPK menjerat Fathanah dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah sebelumnya menetapkan dia sebagai tersangka dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi.

Untuk kasus impor sapi, Fathanah bersama-sama Luthfi diduga menerima hadiah dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan rekomendasi kuota impor daging sapi. Sementara dalam kasus TPPU, Fathanah diduga menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dengan sejumlah cara, salah satunya melalui pembelian aset-aset.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com