Demokrat: Keluarga SBY Tak Bisa Dihalangi Jadi Caleg

Kompas.com - 30/04/2013, 18:02 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat setidaknya memiliki 24 bakal calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana melihat partainya tidak bisa menghalangi keluarga SBY maju sebagai bakal caleg.

"Ya, kita kan tidak bisa menghalangi hak seseorang mau jadi caleg. Sepanjang memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu hal yang normal-normal saja," ujar Sutan saat dihubungi, Selasa (30/4/2013).

Sutan pun membantah jika partainya menerapkan politik dinasti. Menurutnya, para bakal caleg yang memiliki ikatan keluarga dengan SBY secara tidak sengaja juga ikut mendaftar sebagai caleg Demokrat. "Enggak salah sepanjang ikut seleksi dan aturannya," tutur Ketua Komisi VII DPR ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Mubarok mengatakan, hanya ada satu keluarga inti SBY yang maju sebagai bakal caleg, yakni putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Sementara kalau keluarga jauh, masa harus dihalangi. Masa misalnya keponakan maju sebagai caleg harus masa harus dihalangi, kan tidak bisa," ucapnya.

Menurut Mubarok, beredarnya data tentang bakal caleg yang memiliki kedekatan dengan SBY hanya sebagai upaya menggiring opini untuk menjelekkan partainya. Namun, Mubarok memastikan setiap bakal caleg yang maju sudah melalui proses rekrutmen yang profesional. "Tidak mengutamakan kerabat atau keluarga Pak SBY," tukasnya.

Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) merilis data bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang paling dominan banyak mencalonkan anggota keluarga sebagai bakal caleg. Tak ayal, partai ini pun disebut menerapkan politik dinasti.

Dari daftar caleg sementara (DCS) yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum, setidaknya ada 13 nama caleg yang memiliki kedekatan keluarga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan delapan orang merupakan teman SBY. Sementara tiga orang merupakan teman dari Ani Yudhoyono. Berikut rinciannya:

Keluarga SBY
1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Jawa Timur VII), hubungan anak.
2. Hartanto Edhie Wibowo (Banten III), hubungan adik ipar.
3. Sartono (Jatim III), hubungan sepupu.
4. Mexicana Leo Hananto Wibowo (DKI Jakarta III), hubungan keponakan.
5. Agus Hermanto (Jawa Tengah I), hubungan adik ipar.
6. Putrid Permatasari (Jateng I), hubungan keponakan.
7. Agung Budi Santoso (Jabar I), hubungan keluarga Hadi Utomo, kakak dari Agus Hermanto.
8. Sri Hidayati (Jabar III), hubungan adik ipar Agung B Santoso.
9. Drg Lintang Pramesti (Jabar VIII), hubungan anak Agus Hermanto.
10. Hj Indri Sulistyowati (NTB), hubungan keponakan Hadi Utomo.
11. Decky Hardidjantho (Jateng V), hubungan keponakan Hadi Utomo.
12. Nur Cahyo Anggorojati (Jateng VI), hubungan anak Hadi Utomo.
13. Dwi Astuti Wulandari (DKI Jakarta I), hubungan anak Hadi Utomo.

Teman SBY
1. Darizal Basir (Sumbar I)
2. Cornel Simbolon (DKI Jakarta I)
3. Fadjar Sampurno (DKI Jakarta I)
4. Mayjen (Purn) Syafei Nasution (Jabar X)
5. Ratyono (Jatim VIII) 6. Dikdik Salmijardi (Kalteng I)
7. Syamsul Mappareppa (Sulawesi Selatan II)
8. Azis Ahmadi (Jatim VII)

Teman Ani Yudhoyono
1. Nurhayani Pane (Jabar II)
2. Nuki Sutarno (Jatim XII)
3. Indrawari Sukardi (Jambi)

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

    Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

    Nasional
    Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

    Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

    Nasional
    Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

    Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

    Nasional
    Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

    Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

    Nasional
    Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

    Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

    Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

    Nasional
    Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

    Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

    Nasional
    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

    Nasional
    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

    Nasional
    Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

    Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

    Nasional
    Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

    Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

    Nasional
    Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Nasional
    Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

    Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

    Nasional
    ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

    ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

    Nasional
    Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

    Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X