Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Keluarga SBY Tak Bisa Dihalangi Jadi Caleg

Kompas.com - 30/04/2013, 18:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat setidaknya memiliki 24 bakal calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana melihat partainya tidak bisa menghalangi keluarga SBY maju sebagai bakal caleg.

"Ya, kita kan tidak bisa menghalangi hak seseorang mau jadi caleg. Sepanjang memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu hal yang normal-normal saja," ujar Sutan saat dihubungi, Selasa (30/4/2013).

Sutan pun membantah jika partainya menerapkan politik dinasti. Menurutnya, para bakal caleg yang memiliki ikatan keluarga dengan SBY secara tidak sengaja juga ikut mendaftar sebagai caleg Demokrat. "Enggak salah sepanjang ikut seleksi dan aturannya," tutur Ketua Komisi VII DPR ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Mubarok mengatakan, hanya ada satu keluarga inti SBY yang maju sebagai bakal caleg, yakni putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Sementara kalau keluarga jauh, masa harus dihalangi. Masa misalnya keponakan maju sebagai caleg harus masa harus dihalangi, kan tidak bisa," ucapnya.

Menurut Mubarok, beredarnya data tentang bakal caleg yang memiliki kedekatan dengan SBY hanya sebagai upaya menggiring opini untuk menjelekkan partainya. Namun, Mubarok memastikan setiap bakal caleg yang maju sudah melalui proses rekrutmen yang profesional. "Tidak mengutamakan kerabat atau keluarga Pak SBY," tukasnya.

Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) merilis data bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang paling dominan banyak mencalonkan anggota keluarga sebagai bakal caleg. Tak ayal, partai ini pun disebut menerapkan politik dinasti.

Dari daftar caleg sementara (DCS) yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum, setidaknya ada 13 nama caleg yang memiliki kedekatan keluarga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan delapan orang merupakan teman SBY. Sementara tiga orang merupakan teman dari Ani Yudhoyono. Berikut rinciannya:

Keluarga SBY
1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Jawa Timur VII), hubungan anak.
2. Hartanto Edhie Wibowo (Banten III), hubungan adik ipar.
3. Sartono (Jatim III), hubungan sepupu.
4. Mexicana Leo Hananto Wibowo (DKI Jakarta III), hubungan keponakan.
5. Agus Hermanto (Jawa Tengah I), hubungan adik ipar.
6. Putrid Permatasari (Jateng I), hubungan keponakan.
7. Agung Budi Santoso (Jabar I), hubungan keluarga Hadi Utomo, kakak dari Agus Hermanto.
8. Sri Hidayati (Jabar III), hubungan adik ipar Agung B Santoso.
9. Drg Lintang Pramesti (Jabar VIII), hubungan anak Agus Hermanto.
10. Hj Indri Sulistyowati (NTB), hubungan keponakan Hadi Utomo.
11. Decky Hardidjantho (Jateng V), hubungan keponakan Hadi Utomo.
12. Nur Cahyo Anggorojati (Jateng VI), hubungan anak Hadi Utomo.
13. Dwi Astuti Wulandari (DKI Jakarta I), hubungan anak Hadi Utomo.

Teman SBY
1. Darizal Basir (Sumbar I)
2. Cornel Simbolon (DKI Jakarta I)
3. Fadjar Sampurno (DKI Jakarta I)
4. Mayjen (Purn) Syafei Nasution (Jabar X)
5. Ratyono (Jatim VIII) 6. Dikdik Salmijardi (Kalteng I)
7. Syamsul Mappareppa (Sulawesi Selatan II)
8. Azis Ahmadi (Jatim VII)

Teman Ani Yudhoyono
1. Nurhayani Pane (Jabar II)
2. Nuki Sutarno (Jatim XII)
3. Indrawari Sukardi (Jambi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com