Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg Selebriti Terpilih, Politisi Harus Introspeksi

Kompas.com - 30/04/2013, 06:49 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah selebritis telah terpilih dalam Pemilu Legislatif 2004 dan 2009. Tidak semata popularitas, masyarakat memilih mereka karena ingin mencoba figur berbeda di DPR RI atau DPRD.

"Masyarakat kecewa dengan para politisi partai karena sebagian berperilaku buruk, bahkan tersangkut kasus hukum, seperti korupsi. Masyarakat lantas menengok selebriti sebagai alternatif," kata pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Iberamsjah, di Jakarta, Senin (29/4/2013).

Iberamsjah mengungkapkan, sebagian calon anggota legislatif (caleg) pesohor alias artis terpilih dalam Pemilu 2004 dan 2009, terutama karena memiliki modal popularitas. Dalam psikologi pemilih, seorang caleg dipilih pertama karena dikenal dan kemudian disenangi publik. Pemilih sulit untuk mengukur kemampuan caleg karena pengetahuan dan informasi tentang mereka terbatas.

"Saat artis terpilih sebagai legislatif, para politisi harus mengevaluasi dan introspeksi diri, kenapa kurang disukai rakyat," katanya.

Iberamsjah berharap, partai mau lebih bertanggung jawab dalam mengajukan caleg dari selebriti. Caranya, dengan mengader mereka secara serius. Salah satunya lewat pendidikan intensif tentang pemahaman dasar soal demokrasi, DPR RI, atau DPRD, serta tugas-tugas anggota legislatif dalam pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

"Mereka juga harus dididik bagaimana melakukan voting, aklamasi, atau interupsi. Jangan sampai nanti ketika terpilih jadi legislator, mereka malah hanya bengong saja di ruang sidang, atau malah main telepon genggam karena tidak mengerti dengan materi sidang," katanya.

Pada Pemilu 2014, sejumlah partai politik kembali mengajukan caleg dari kalangan pesohor, seperti penyanyi, bintang iklan, dan pemain film atau sinetron. Mereka masuk daftar caleg sementara (DCS) yang disetorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com