Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LKP: Prabowo dan Wiranto Capres Paling Diminati

Kompas.com - 28/04/2013, 12:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP). Keduanya mendapatkan elektabilitas masing-masing 19,8 persen dan 15,4 persen.

Chief Executive Officer LKP Usman Rachman menjelaskan, elektabilitas Prabowo dan Wiranto tinggi karena dibantu partai yang mengusung keduanya berada di luar lingkaran kekuasaan.

"Dia (Gerindra dan Hanura) berada di ranah luar kekuasaan. Ini punya kemungkinan pengakuan lebih tinggi. Dia tidak terjebak dengan informasi yang bersifat korupsi, mafia banggar, setoran partai, dan sebagainya," ujar Usman dalam jumpa pers di Hotel Grand Menteng, Minggu (28/4/2013).

Usman menilai, kedua tokoh yang berlatar belakang militer itu juga merupakan jenderal rising star pada masa Orde Baru. "Kedua jenderal ini dianggap mampu mengenal teritorial Indonesia dengan baik. Sehingga, ada persepsi publik dua jenderal ini yang dianggap tegas," katanya.

Selain Prabowo dan Wiranto, capres-capres lain yang masuk dalam lima besar yakni Aburizal Bakrie (14,4 persen), Megawati Soekarnoputri (13,3 persen), dan Ani Yudhoyono (4,8 persen). Selebihnya, yakni Hatta Rajasa (3,9 persen), Surya Paloh (3,8 persen), Sutiyoso (2,7 persen), Yusril Ihza Mahendra (2,5 persen), Muhaimin Iskandar (1,8 persen), Anis Matta (1,3 persen), dan Suryadarma Ali (1,1 persen).

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 20-30 Maret 2013 di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1225 responden melalui teknik multistage random sampling. Ambang kesalahan (margin of error) dari survei ini yakni +/- 2,8 persen dan level of confidence 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dan bantuan kuesioner.

Capres TNI diminati

Menurut Usman, tingginya minat publik terhadap capres yang berlatar belakang militer diperkuat dengan temuan LKP lainnya. Saat ditanyakan kepada responden, apakah Presiden RI mendatang sebaiknya berasal dari kalangan TNI atau sipil? Ternyata 40,5 persen responden lebih menghendaki tokoh berlatar belakang TNI. Sementara itu, yang menginginkan tokoh sipil sebanyak 21,4 persen. Adapun 27,3 persen responden tidak mempermasalahkan apakah capres 2014-2019 nanti berasal dari kalangan TNI atau sipil, kemudian 10,8 persen responden menjawab tidak tahu.

"Kenapa tokoh militer masih diminati. Ini semua tidak lepas dengan kondisi sosial politik Indonesia akhir-akhir ini. Banyak tindak kekerasan, konflik sosial, gangguan keamanan, dan mendorong keinginan publik akan lahirnya sosok kepemimpinan nasional yang tegas dan dapat mengendalikan keamanan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com