Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Genggam 7 Gelar "Honoris Causa"

Kompas.com - 24/04/2013, 05:44 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama hampir 9 tahun menjabat sebagai kepala negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan setidaknya tujuh gelar honoris causa. Gelar non-akademis itu diberikan atas peran Presiden SBY di berbagai bidang, mulai dari pertanian, ekonomi, hukum, hingga politik.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, honoris causa adalah gelar yang diberikan kepada seseorang oleh perguruan tinggi sebagai penghormatan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu atau dalam bidang kemasyarakatan.

Pada 2005, Presiden menerima dua gelar honoris causa. Gelar pertama didapat dari Universitas Webster, Inggris, untuk bidang hukum. Sedangkan gelar kedua datang dari Universitas Thammasat, Thailand, untuk bidang politik.

Pada 21 September 2006, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, memberikan gelar honoris causa di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan kepada Kepala Negara. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan peran Presiden terkait upaya pembangunan pertanian modern yang berkelanjutan.

Selang dua bulan, tepatnya 27 November 2006, Presiden kembali mendapatkan gelar honoris causa. Kali ini dari Universitas Keio, Jepang. "Karena kontribusinya yang besar dalam membawa kestabilan politik dan ekonomi negaranya, serta menjadi figur pemimpin yang menonjol di kawasan Asia Timur dan mempunyai andil dalam mempererat hubungan Jepang dan Indonesia, maka Universitas Keio melalui Fakultas Manajemen Kebijakan memberi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa bidang Pemerintahan dan Media kepada Susilo Bambang Yudhoyono," ujar siaran pers universitas tersebut.

Gelar honoris causa kelima diterima Presiden dari Universitas Tsinghua, Beijing, China, pada 23 Maret 2013. Gelar honoris causa bidang ekonomi diberikan atas keberhasilan Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang impresif. Politisi Demokrat ini juga dipandang berhasil mendorong kerja sama strategis antara China dan Indonesia, serta mengembangkan keamanan di kawasan ASEAN.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2012, Universiti Utara Malaysia menganugerahi gelar honoris causa sebagai Pemimpin Perdamaian kepada Presiden. Gelar ini diberikan langsung oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Atas penghargaan dari Malaysia ini, Presiden menyatakan, "Saya juga merasa bangga dapat bergabung dengan sederetan tokoh penting seperti Margaret Thatcher, Tun Dr Mahatir Muhammad, dan Tun Abdullah Badawi yang telah mendapatkan penghargaan serupa."

Pada 2013, giliran Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, yang memberikan gelar honoris causa. Kali ini, Kepala Negara memperoleh gelar honoris causa di bidang kepemimpinan dan pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan di sela kunjungan Presiden ke Singapura, 22 April 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com