Program Millenium Challenge Compact AS-RI Diresmikan

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia, Rabu (24/4/2013) besok siang pukul 14.00, di Gedung Wisma Metropolitan II, Jakarta, dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi dilaksanakannya Program Millenium Challenge Compact.

Program ini merupakan upaya bersama pemerintah AS dan RI untuk mencapai target millenium development goals (MDGs) di antaranya dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi pada energi terbarukan.

Hal itu disampaikan Humas Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia Lila Meulia di Jakarta, Selasa (23/4) malam ini. Dalam acara peluncuran program tersebut, akan hadir Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, yang juga Ketua Majelis Wali Amanat MCA Indonesia, Duta Besar AS di Jakarta Scot Marciel; JW. Saputro, Direktur Eksekutif MCA Indonesia; dan Yogana Prasta, Pelaksana Tugas Direktur Bank Dunia di Indonesia.

Menurut Lila, dalam peresmian itu akan diserahkan Dokumen Pelaksanaan Program Millenium Challenge Compact, yang akan dilanjutkan dengan keterangan pers bersama oleh Lukita, Scot Marciel dan lainnya.

Sebelumnya, nota kesepahaman (MoU) antara AS dan RI sudah ditandatangi pada tahun lalu. Hibah 600 juta dollar AS, Lila menambahkan, dengan Nota Kesepahaman (MoU) program yang sudah ditandatangani sebelumnya, maka Pemerintah AS akan memberikan bantuan hibah ke Pemerintah RI senilai 600 miliar dollar AS.

Bantuan itu diharapkan juga meningkatkan produktivitas, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperbaiki praktik-praktik pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam.

Dengan program ini, ditetapkan Provinsi Jambi dan Sulawesi Barat, dijadikan proyek percontohan pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project).

"MOU itu merupakan pernyataan komitmen antara MCA-Indonesia, yang diwakili Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten, yang diwakili gubernur selaku kepala daerah provinsi dan bupati selaku kepala daerah kabupaten itu," ujarnya.

MOU juga jadi dasar bagi penyusunan dokumen kerja sama yang lebih teknis antara MCA-Indonesia dan pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, dan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan Mamasa.