Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Penulis Pidato SBY Maju Jadi Caleg DPD

Kompas.com - 22/04/2013, 18:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmad, yang juga mantan penulis pidato Presiden SBY, memutuskan melanjutkan karier politiknya sebagai calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Daerah. Rahmad akan bertarung memperebutkan kursi DPD Sumatera Barat.

Rahmad menuturkan, alasannya memilih Sumatera Barat lantaran dia merasa sebagai putra daerah perlu memperjuangkan masyarakat di ranah Minang. Keputusan maju sebagai caleg DPD ini pun diakui Rahmad atas dorongan masyarakat di sana.

"Masyarakat Minang di rantau dan di Sumbar mendorong dan mendukung agar ada putra daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di pentas nasional. Karena dukungan itu kuat, setelah istikharah, usulan itu saya terima. Mudah-mudahan, bersama masyarakat Minang, kepentingan daerah makin banyak yang bisa diperjuangkan," ujar Rahmad dalam pesan singkatnya, Senin (22/4/2013).

Rahmad pun mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 3.000 warga Sumatera Barat. "Alhamdulillah sudah memperoleh dukungan jauh di atas batas minimal," ujar Rahmad.

Sebelumnya, Rahmad berkarier sebagai Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat saat kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Namun, semenjak Anas mengundurkan diri, Rahmad juga mengambil langkah serupa. Rahmad mengaku sikapnya mengundurkan diri dari Partai Demokrat bukan karena sebagai loyalis Anas. Namun, ia melihat SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina telah mendapatkan saran-saran yang tidak baik dari orang-orang sekelilingnya.

Rahmad mengaku telah mendapat dukungan dari Anas. "Mas Anas mendoakan semoga urusan di daerah lancar," imbuhnya.

Langkah pencalonan sebagai anggota DPD yang dilakukan Rahmad juga sebelumnya dilakukan oleh politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika. Sama seperti Rahmad, Pasek juga memiliki kedekatan dengan Anas. Pasek memutuskan maju sebagai caleg DPD dari Provinsi Bali karena mengaku tak memiliki cukup waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi yang cukup rumit dari partainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com