Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Penulis Pidato SBY Maju Jadi Caleg DPD

Kompas.com - 22/04/2013, 18:12 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmad, yang juga mantan penulis pidato Presiden SBY, memutuskan melanjutkan karier politiknya sebagai calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Daerah. Rahmad akan bertarung memperebutkan kursi DPD Sumatera Barat.

Rahmad menuturkan, alasannya memilih Sumatera Barat lantaran dia merasa sebagai putra daerah perlu memperjuangkan masyarakat di ranah Minang. Keputusan maju sebagai caleg DPD ini pun diakui Rahmad atas dorongan masyarakat di sana.

"Masyarakat Minang di rantau dan di Sumbar mendorong dan mendukung agar ada putra daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di pentas nasional. Karena dukungan itu kuat, setelah istikharah, usulan itu saya terima. Mudah-mudahan, bersama masyarakat Minang, kepentingan daerah makin banyak yang bisa diperjuangkan," ujar Rahmad dalam pesan singkatnya, Senin (22/4/2013).

Rahmad pun mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 3.000 warga Sumatera Barat. "Alhamdulillah sudah memperoleh dukungan jauh di atas batas minimal," ujar Rahmad.

Sebelumnya, Rahmad berkarier sebagai Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat saat kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum. Namun, semenjak Anas mengundurkan diri, Rahmad juga mengambil langkah serupa. Rahmad mengaku sikapnya mengundurkan diri dari Partai Demokrat bukan karena sebagai loyalis Anas. Namun, ia melihat SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina telah mendapatkan saran-saran yang tidak baik dari orang-orang sekelilingnya.

Rahmad mengaku telah mendapat dukungan dari Anas. "Mas Anas mendoakan semoga urusan di daerah lancar," imbuhnya.

Langkah pencalonan sebagai anggota DPD yang dilakukan Rahmad juga sebelumnya dilakukan oleh politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika. Sama seperti Rahmad, Pasek juga memiliki kedekatan dengan Anas. Pasek memutuskan maju sebagai caleg DPD dari Provinsi Bali karena mengaku tak memiliki cukup waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi yang cukup rumit dari partainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com