Kompas.com - 19/04/2013, 11:07 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui situs www.kompolnas.go.id membuka kuisioner tentang calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat diminta mengisi kuisioner online untuk menyampaikan harapannya pada sosok Kapolri mendatang.

“Setelah kuisioner calon Kapolri versi rakyat dibuka Kompolnas, masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap calon Kapolri begitu besar,” kata anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Edi mengatakan, pada umumnya masyarakat mengharapkan Kapolri mendatang lebih tegas, transparan, dan humanis. Semua masukan dari masyarakat itu, terang Edi, akan menjadi bahan masukan Kompolnas untuk menjaring nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

“Masyarakat juga mengharapkan Kapolri mendatang bisa bersinergi dengan pimpinan TNI, demokratis dan bisa menghubah perilaku anggota Polri yang selama ini banyak dipersepsikan masyarakat kurang bagus, termasuk dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada kuisioner online, masyarakat diminta pendapatnya mengenai calon Kapolri yang layak memimpin dan yang tidak layak disertai alasannya. Berbagai nama jenderal bintang tiga dan dua pun muncul. Hal ini, terang Edi, dapat membantu Kompolnas mengumpulkan rekam jejak calon Kapolri yang akan diserahkan pada Presiden Republik Indonesia.

“Berbagai pendapat dan informasi pun muncul baik yang bagus maupun pendapat miring dari masyarakat soal calon Kapolri. Itu tersambung lewat email yang langsung diterima Kompolnas,” terang Edi.

Edi menilai semua usulan masyarakat membuktikan besarnya harapan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum.

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Agustus atau September 2013. Rencana pergantian Kapolri itu lebih cepat dari masa pensiun Timur yakni Januari 2014 mendatang. Namun Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan hal itu tidak terkait kinerja Timur, melainkan untuk persiapan matang pada Pemilu 2014.

Saat ini Kompolnas tengah mengumpulkan delapan hingga sembilan nama calon Kapolri untuk diserahkan pada Presiden. Kompolnas juga akan memaparkan rekam jejak nama-nama tersebut. Dalam hal ini, Kompolnas bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan menelusuri rekening para jenderal tersebut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. Edi mengatakan, saat ini ada tiga sampai empat nama yang telah memenuhi syarat sebagai calon Kapolri.

“Saat ini yang baru memenuhi syarat 3 sampai 4 orang. Jumlah ini akan bertambah apabila ada jenderal bintang dua yang naik pangkat jadi bintang tiga,” tuturnya.

Nama-nama yang sedang digodok tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah. Namun Edi enggan menyebutkan nama-nama yang akan dikirim ke Presiden.

Saat ini ada sejumlah jenderal bintang tiga atau pangkat Komjen yang jauh dari masa pensiun atau memasuki usia 58 tahun. Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kabaharkam Polri Komjen Oegroseno, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Sementara itu, jenderal bintang dua yang namanya sempat disebut menjadi calon Kapolri yakni Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang saat ini menjabat Kepala Polda Metro Jaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Nasional
Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.