Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seperti Apa Kapolri Harapan Masyarakat?

Kompas.com - 19/04/2013, 11:07 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui situs www.kompolnas.go.id membuka kuisioner tentang calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat diminta mengisi kuisioner online untuk menyampaikan harapannya pada sosok Kapolri mendatang.

“Setelah kuisioner calon Kapolri versi rakyat dibuka Kompolnas, masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap calon Kapolri begitu besar,” kata anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Edi mengatakan, pada umumnya masyarakat mengharapkan Kapolri mendatang lebih tegas, transparan, dan humanis. Semua masukan dari masyarakat itu, terang Edi, akan menjadi bahan masukan Kompolnas untuk menjaring nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

“Masyarakat juga mengharapkan Kapolri mendatang bisa bersinergi dengan pimpinan TNI, demokratis dan bisa menghubah perilaku anggota Polri yang selama ini banyak dipersepsikan masyarakat kurang bagus, termasuk dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada kuisioner online, masyarakat diminta pendapatnya mengenai calon Kapolri yang layak memimpin dan yang tidak layak disertai alasannya. Berbagai nama jenderal bintang tiga dan dua pun muncul. Hal ini, terang Edi, dapat membantu Kompolnas mengumpulkan rekam jejak calon Kapolri yang akan diserahkan pada Presiden Republik Indonesia.

“Berbagai pendapat dan informasi pun muncul baik yang bagus maupun pendapat miring dari masyarakat soal calon Kapolri. Itu tersambung lewat email yang langsung diterima Kompolnas,” terang Edi.

Edi menilai semua usulan masyarakat membuktikan besarnya harapan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum.

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Agustus atau September 2013. Rencana pergantian Kapolri itu lebih cepat dari masa pensiun Timur yakni Januari 2014 mendatang. Namun Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan hal itu tidak terkait kinerja Timur, melainkan untuk persiapan matang pada Pemilu 2014.

Saat ini Kompolnas tengah mengumpulkan delapan hingga sembilan nama calon Kapolri untuk diserahkan pada Presiden. Kompolnas juga akan memaparkan rekam jejak nama-nama tersebut. Dalam hal ini, Kompolnas bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan menelusuri rekening para jenderal tersebut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. Edi mengatakan, saat ini ada tiga sampai empat nama yang telah memenuhi syarat sebagai calon Kapolri.

“Saat ini yang baru memenuhi syarat 3 sampai 4 orang. Jumlah ini akan bertambah apabila ada jenderal bintang dua yang naik pangkat jadi bintang tiga,” tuturnya.

Nama-nama yang sedang digodok tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah. Namun Edi enggan menyebutkan nama-nama yang akan dikirim ke Presiden.

Saat ini ada sejumlah jenderal bintang tiga atau pangkat Komjen yang jauh dari masa pensiun atau memasuki usia 58 tahun. Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kabaharkam Polri Komjen Oegroseno, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Sementara itu, jenderal bintang dua yang namanya sempat disebut menjadi calon Kapolri yakni Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang saat ini menjabat Kepala Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com