Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seperti Apa Kapolri Harapan Masyarakat?

Kompas.com - 19/04/2013, 11:07 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui situs www.kompolnas.go.id membuka kuisioner tentang calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat diminta mengisi kuisioner online untuk menyampaikan harapannya pada sosok Kapolri mendatang.

“Setelah kuisioner calon Kapolri versi rakyat dibuka Kompolnas, masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap calon Kapolri begitu besar,” kata anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Edi mengatakan, pada umumnya masyarakat mengharapkan Kapolri mendatang lebih tegas, transparan, dan humanis. Semua masukan dari masyarakat itu, terang Edi, akan menjadi bahan masukan Kompolnas untuk menjaring nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

“Masyarakat juga mengharapkan Kapolri mendatang bisa bersinergi dengan pimpinan TNI, demokratis dan bisa menghubah perilaku anggota Polri yang selama ini banyak dipersepsikan masyarakat kurang bagus, termasuk dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada kuisioner online, masyarakat diminta pendapatnya mengenai calon Kapolri yang layak memimpin dan yang tidak layak disertai alasannya. Berbagai nama jenderal bintang tiga dan dua pun muncul. Hal ini, terang Edi, dapat membantu Kompolnas mengumpulkan rekam jejak calon Kapolri yang akan diserahkan pada Presiden Republik Indonesia.

“Berbagai pendapat dan informasi pun muncul baik yang bagus maupun pendapat miring dari masyarakat soal calon Kapolri. Itu tersambung lewat email yang langsung diterima Kompolnas,” terang Edi.

Edi menilai semua usulan masyarakat membuktikan besarnya harapan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum.

Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Agustus atau September 2013. Rencana pergantian Kapolri itu lebih cepat dari masa pensiun Timur yakni Januari 2014 mendatang. Namun Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan hal itu tidak terkait kinerja Timur, melainkan untuk persiapan matang pada Pemilu 2014.

Saat ini Kompolnas tengah mengumpulkan delapan hingga sembilan nama calon Kapolri untuk diserahkan pada Presiden. Kompolnas juga akan memaparkan rekam jejak nama-nama tersebut. Dalam hal ini, Kompolnas bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan menelusuri rekening para jenderal tersebut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden. Edi mengatakan, saat ini ada tiga sampai empat nama yang telah memenuhi syarat sebagai calon Kapolri.

“Saat ini yang baru memenuhi syarat 3 sampai 4 orang. Jumlah ini akan bertambah apabila ada jenderal bintang dua yang naik pangkat jadi bintang tiga,” tuturnya.

Nama-nama yang sedang digodok tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah. Namun Edi enggan menyebutkan nama-nama yang akan dikirim ke Presiden.

Saat ini ada sejumlah jenderal bintang tiga atau pangkat Komjen yang jauh dari masa pensiun atau memasuki usia 58 tahun. Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kabaharkam Polri Komjen Oegroseno, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Sementara itu, jenderal bintang dua yang namanya sempat disebut menjadi calon Kapolri yakni Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang saat ini menjabat Kepala Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com