Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Warna-warni" Demokrat, Apa Sekadar Kosmetik?

Kompas.com - 18/04/2013, 10:43 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Zannuba Arifah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid, Selasa (16/4), di Jakarta, mengumumkan batal bergabung dengan Partai Demokrat. Pengumuman itu mengakhiri rumor belakangan ini bahwa Yenny akan bergabung, bahkan menjadi salah satu wakil ketua umum partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Yenny memang sosok potensial. Sebagai putri presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny diyakini memiliki banyak pengikut. Kehadiran Yenny juga dapat menjaga kedekatan Partai Demokrat dengan NU, setelah Anas Urbaningrum yang istrinya dari keluarga besar NU tak lagi menjadi ketua umum partai itu. Yenny mengaku pernah diminta Yudhoyono untuk memperkuat kepengurusan partai itu.

Bergabungnya Yenny dengan Partai Demokrat menjadi salah satu rumor yang muncul sesaat setelah Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa, 30 Maret lalu, di Bali. Rumor lain misalnya seputar rencana Partai Demokrat menggelar konvensi untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2014. Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Presiden, akhir pekan lalu, juga meluncurkan akun Twitter.

Berbagai komentar muncul terkait langkah Partai Demokrat dan Yudhoyono belakangan ini. Terkait rencana konvensi, misalnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, wacana itu bisa mengalihkan perbincangan publik tentang Partai Demokrat yang belakangan ini banyak diisi isu korupsi.

Sejumlah isu, dari rencana bergabungnya Yenny yang akhirnya batal, konvensi, hingga Twitter, memang berhasil menggeser isu korupsi yang sekitar dua tahun terakhir seperti mengepung dan diduga berperan besar menjatuhkan elektabilitas Partai Demokrat. Turut tergeser pula isu perpecahan atau kubu-kubuan di Partai Demokrat hingga ”ancaman buka-bukaan” kasus yang secara implisit pernah muncul sesaat setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka.

Keriuhan tentang Twitter Yudhoyono bahkan ”mengalahkan” tweet Anas yang beberapa hari terakhir, antara lain, berisi pengakuan bahwa dia merasa gerak-geriknya selalu diawasi alat negara.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika menuturkan, ”diversifikasi” isu yang akhir-akhir ini dilakukan Partai Demokrat memang berhasil membebaskan partai itu dari sejumlah isu negatif, seperti korupsi dan konflik internal.

Namun, Yunarto melihat, isu-isu yang belakangan dikeluarkan Partai Demokrat belum jelas substansinya. Tentang konvensi yang kabarnya akan dimulai Juni, belum jelas benar bagaimana mekanisme pemilihannya. Penjelasan kader Partai Demokrat atas wacana itu masih simpang siur.

Kesimpangsiuran juga terjadi saat muncul wacana Yenny bakal bergabung ke Partai Demokrat. Saat itu ada yang mengatakan, Yenny bakal menjadi wakil ketua umum. Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, Yenny bakal masuk ke badan pemenangan pemilu dan bukan wakil ketua umum.

”Gaya Yudhoyono di Twitter juga belum menunjukkan hadirnya komunikasi yang egaliter khas media sosial,” tutur Yunarto.

Jika kondisi ini dibiarkan, akan semakin diyakini bahwa sejumlah wacana yang belakangan muncul dari Partai Demokrat hanya sekadar kosmetik politik tanpa substansi.(M HERNOWO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com