Kompas.com - 18/04/2013, 02:40 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh terkait kekacauan atas pelaksanaan ujian nasional (UN) baru-baru ini.

Alasannya, Nuh sebagai anak buah Presiden sudah sengaja mempermalukan atasannya di mata sebagian besar rakyat, terutama ribuan siswa dan para orangtuanya atas penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi pada Senin (15/4/2013) lalu.

"Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf, melainkan harus mundur dari jabatan. Presiden SBY sendiri harusnya segera memberi sanksi dengan memundurkan Nuh," katanya kepada Kompas, Rabu (17/4/2013) malam.

Menurut Laode, apa yang dilakukan Nuh, tepatnya telah mempermalukan pemerintahan pimpinan Presiden SBY. "Apalagi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia," tambahnya.

Laode menyatakan, jika Presiden SBY tetap mempertahankannya sebagai Menteri, maka akan terkesan bahwa Presiden SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu.

"Patut diduga, pihak Mendikbud memainkan proyek percetakan soal-soal UN tersebut. Kasus ini merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN," lanjut Laode lagi. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

    Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

    Nasional
    Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

    Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

    Nasional
    Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

    Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

    Nasional
    Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

    Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

    Nasional
    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Nasional
    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Nasional
    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    Nasional
    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Nasional
    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Nasional
    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Nasional
    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Nasional
    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.