Demokrat Ingin Asas Pancasila Masuk dalam RUU Ormas

Kompas.com - 12/04/2013, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Michael Wattimena mengatakan, penundaan pembahasan RUU tersebut merupakan jalan terbaik. Ia mengakui masih ada perdebatan terkait dengan asas ormas yang diatur dalam RUU itu.

"Memang terjadi perdebatan sangat serius soal asas. Yang mau saya katakan bahwa revisi UU Ormas ini, kami maunya asas Pancasila tidak mau jadi satunya. Tapi, ada juga yang mau tidak usah sama dan entitel asas Pancasila cukup asas yang tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Michael di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Politisi Demokrat ini mengatakan, partainya ingin agar Pancasila disandingkan dengan asas ciri dari masing-masing ormas. "Apa salahnya kalau Pancasila dimasukkan, tapi juga diikutkan dengan asas ormas itu sendiri. Jadi Pancasila yang utama, dan kedua asas ciri dari ormas itu," katanya.

Ia mengatakan, Pancasila adalah roh bangsa ini. Pancasila juga dinilainya penting untuk dicantumkan sebagai sebuah komitmen dari pendiri bangsa. "Ini masih jadi perdebatan sampai kemarin. Sehingga, kalau batang tubuhnya saja bermasalah, apalagi penjelasannya," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pansus RUU Ormas akhirnya sepakat menunda pengesahan rancangan undang-undang ini. Sedianya, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (12/4/2013) pagi ini. Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, penundaan juga dilakukan karena masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara prinsipal, isinya sudah disepakati semua fraksi, termasuk perubahan terakhir yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodasi. Hanya penjelasan belum rapi, ada beberapa redaksi yang belum rapi, faktor teknis prosedur aja," ujar Malik.

Dengan belum selesainya penyusunan bagian penjelasan RUU ini, kata Malik, Pansus pun tidak akan membawanya ke rapat paripurna. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan bahwa semua fraksi telah sepakat untuk tidak membatalkan keseluruhan pembahasan RUU Ormas. Pasalnya, kata Malik, RUU ini masih dianggap penting. 

Rencana pengesahan RUU Ormas ini sempat mendapat penolakan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kontras, Elsam, dan Imparsial. Sejumlah elemen buruh pun menolak kehadiran RUU ini. Mereka rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa besar hari ini, tetapi akhirnya urung dilakukan karena pengesahan RUU Ormas ditunda.

Ikuti kontroversi terkait isu ini dalam topik:
Kontroversi RUU Ormas

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X