Kompas.com - 12/04/2013, 13:18 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Pansus RUU Ormas Michael Wattimena mengatakan, penundaan pembahasan RUU tersebut merupakan jalan terbaik. Ia mengakui masih ada perdebatan terkait dengan asas ormas yang diatur dalam RUU itu.

"Memang terjadi perdebatan sangat serius soal asas. Yang mau saya katakan bahwa revisi UU Ormas ini, kami maunya asas Pancasila tidak mau jadi satunya. Tapi, ada juga yang mau tidak usah sama dan entitel asas Pancasila cukup asas yang tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Michael di Kompleks Parlemen, Jumat (12/4/2013).

Politisi Demokrat ini mengatakan, partainya ingin agar Pancasila disandingkan dengan asas ciri dari masing-masing ormas. "Apa salahnya kalau Pancasila dimasukkan, tapi juga diikutkan dengan asas ormas itu sendiri. Jadi Pancasila yang utama, dan kedua asas ciri dari ormas itu," katanya.

Ia mengatakan, Pancasila adalah roh bangsa ini. Pancasila juga dinilainya penting untuk dicantumkan sebagai sebuah komitmen dari pendiri bangsa. "Ini masih jadi perdebatan sampai kemarin. Sehingga, kalau batang tubuhnya saja bermasalah, apalagi penjelasannya," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pansus RUU Ormas akhirnya sepakat menunda pengesahan rancangan undang-undang ini. Sedianya, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat (12/4/2013) pagi ini. Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, penundaan juga dilakukan karena masih ada penyusunan bagian penjelasan yang belum rampung.

"Akhirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara prinsipal, isinya sudah disepakati semua fraksi, termasuk perubahan terakhir yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodasi. Hanya penjelasan belum rapi, ada beberapa redaksi yang belum rapi, faktor teknis prosedur aja," ujar Malik.

Dengan belum selesainya penyusunan bagian penjelasan RUU ini, kata Malik, Pansus pun tidak akan membawanya ke rapat paripurna. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan bahwa semua fraksi telah sepakat untuk tidak membatalkan keseluruhan pembahasan RUU Ormas. Pasalnya, kata Malik, RUU ini masih dianggap penting. 

Rencana pengesahan RUU Ormas ini sempat mendapat penolakan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kontras, Elsam, dan Imparsial. Sejumlah elemen buruh pun menolak kehadiran RUU ini. Mereka rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa besar hari ini, tetapi akhirnya urung dilakukan karena pengesahan RUU Ormas ditunda.

Ikuti kontroversi terkait isu ini dalam topik:
Kontroversi RUU Ormas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Jokowi Cabut Syarat Tes PCR-Antigen untuk Pelaku Perjalanan yang Sudah Divaksin Lengkap

Nasional
RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

RSCM: Penularan Hepatitis Akut Melalui Saluran Cerna dan Pernapasan

Nasional
Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Polri: Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Sumo Diduga Pakai Narkotika dan Tak Punya SIM

Nasional
Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Alasan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker: Covid-19 Semakin Terkendali

Nasional
Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

Penderita Batuk-Pilek Disarankan Tetap Pakai Masker

Nasional
Polri Sebut Sebagian dari 24 Teroris Pendukung ISIS Lakukan Baiat Lewat WhatsApp

Polri Sebut Sebagian dari 24 Teroris Pendukung ISIS Lakukan Baiat Lewat WhatsApp

Nasional
Densus Sita Senjata Api dari Penangkapan 24 Tersangka Teroris MIT Poso dan ISIS

Densus Sita Senjata Api dari Penangkapan 24 Tersangka Teroris MIT Poso dan ISIS

Nasional
Jokowi Longgarkan Aturan Pemakaian Masker Masyarakat di Area Terbuka

Jokowi Longgarkan Aturan Pemakaian Masker Masyarakat di Area Terbuka

Nasional
Jokowi: Lansia, Penderita Komorbid, dan Warga yang Batuk-Pilek Tetap Disarankan Pakai Masker

Jokowi: Lansia, Penderita Komorbid, dan Warga yang Batuk-Pilek Tetap Disarankan Pakai Masker

Nasional
Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

Nasional
Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

Nasional
RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

Nasional
Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Nasional
Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Nasional
Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.