Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asep Hendro Belum Tentu Bebas dari Tuduhan

Kompas.com - 11/04/2013, 20:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun dibebaskan setelah sempat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan pebalap, Asep Hendro, yang juga pengusaha otomotif, belum tentu bebas dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Belum tentu, tergantung dari pengembangan, ada bukti-bukti lain atau tidak. Yang pasti, sampai kemarin, bukti-bukti hanya menunjukkan indikasi pemerasan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Demikian juga dengan tiga orang lain yang tertangkap tangan KPK. Ketiga orang yang ditangkap KPK bersama Toto dan pegawai pajak Pargono Riyadi itu adalah konsultan pajak berinisial S, pegawai Asep Hendro Racing Sports (AHRS) berinisial W, serta seorang pria berinisial RT yang diduga sebagai perantara pemberian uang.

Setelah diperiksa selam kurang lebih seharian, KPK hanya menetapkan pegawai pajak Pargono sebagai tersangka. Penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak itu diduga memeras Asep. KPK pun menahan Pargono di Rumah Tahanan Jakarta Timur yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Sementara empat orang lainnya, termasuk Asep, diperbolehkan pulang ke rumah.

Menurut Johan, KPK tidak berhenti pada penetapan Pargono sebagai tersangka. Kasus pemerasan ini masih dikembangkan. KPK melihat kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. "Apakah PR (Pargono) ini sendirian bekerja, apakah dibantu orang lain, ini yang sedang dikembangkan," tambah Johan.

Diduga, Pargono meminta uang kepada Asep senilai Rp 125 juta dengan mengatakan kalau pembayaran pajak Asep bermasalah. Karena terus didesak, diantarkanlah uang Rp 25 juta kepada Pargono. Informasi yang diperoleh Kompas.com menyebutkan kalau Pargono sebelumnya pernah menerima uang Rp 50 juta. Uang itu bukan dari Asep dan masih ditelusuri lebih jauh oleh KPK.

Ikuti perkembangan kasus ini di topik pilihan "KPK Tangkap Pegawai Pajak".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com