Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asep Hendro Belum Tentu Bebas dari Tuduhan

Kompas.com - 11/04/2013, 20:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun dibebaskan setelah sempat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan pebalap, Asep Hendro, yang juga pengusaha otomotif, belum tentu bebas dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Belum tentu, tergantung dari pengembangan, ada bukti-bukti lain atau tidak. Yang pasti, sampai kemarin, bukti-bukti hanya menunjukkan indikasi pemerasan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Demikian juga dengan tiga orang lain yang tertangkap tangan KPK. Ketiga orang yang ditangkap KPK bersama Toto dan pegawai pajak Pargono Riyadi itu adalah konsultan pajak berinisial S, pegawai Asep Hendro Racing Sports (AHRS) berinisial W, serta seorang pria berinisial RT yang diduga sebagai perantara pemberian uang.

Setelah diperiksa selam kurang lebih seharian, KPK hanya menetapkan pegawai pajak Pargono sebagai tersangka. Penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak itu diduga memeras Asep. KPK pun menahan Pargono di Rumah Tahanan Jakarta Timur yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Sementara empat orang lainnya, termasuk Asep, diperbolehkan pulang ke rumah.

Menurut Johan, KPK tidak berhenti pada penetapan Pargono sebagai tersangka. Kasus pemerasan ini masih dikembangkan. KPK melihat kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. "Apakah PR (Pargono) ini sendirian bekerja, apakah dibantu orang lain, ini yang sedang dikembangkan," tambah Johan.

Diduga, Pargono meminta uang kepada Asep senilai Rp 125 juta dengan mengatakan kalau pembayaran pajak Asep bermasalah. Karena terus didesak, diantarkanlah uang Rp 25 juta kepada Pargono. Informasi yang diperoleh Kompas.com menyebutkan kalau Pargono sebelumnya pernah menerima uang Rp 50 juta. Uang itu bukan dari Asep dan masih ditelusuri lebih jauh oleh KPK.

Ikuti perkembangan kasus ini di topik pilihan "KPK Tangkap Pegawai Pajak".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

    Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

    Nasional
    Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

    Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

    Nasional
    PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

    PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

    Nasional
    Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

    Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

    Nasional
    Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

    Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

    Nasional
    Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

    Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

    Nasional
    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com