Kompas.com - 11/04/2013, 09:39 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh Umar Syadat Hasibuan

Dalam hitungan maju sejak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diberlakukan, cengkeraman dinasti politik di setiap daerah semakin menguat. Pilkada makin ditandai dengan pesta keluarga.

Dalam lingkup sempit, horizontal dan vertikal, para anak, istri, adik, dan kakak dari sejumlah pejabat petahana mencalonkan diri dalam arena pilkada. Dalam arti luas, para keponakan dan menantu juga tak mau ketinggalan.

Selama satu dasawarsa terakhir, di sejumlah daerah, mata rantai alih kuasa dalam satu dinasti politik makin tak kenal jeda. Proses demokrasi di daerah dengan mekanisme pilkada hanya jadi pesta besar sejumlah dinasti. Kuasa dinasti yang mencengkeram sejumlah daerah ini pun berkelindan dengan kepentingan dinasti di level lokal dan nasional. Anak, istri, adik, dan kakak dari sejumlah kepala daerah pun ramai-ramai bertarung dalam kontes pemilu legislatif untuk DPRD, DPD, dan DPR. Sistem politik yang dibangun dengan semangat demokrasi makin dibajak oleh sejumlah dinasti.

Belenggu dinasti politik

Sudah saatnya kita belajar dari dampak negatif dinasti politik di sejumlah negara. Pada masa Orde Baru, dinasti politik telah menjadi ”momok” dan diyakini menjadi penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Data dari Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia (2013). Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya.

Menguatnya politik dinasti di sejumlah daerah ini juga diwarnai maraknya potensi korupsi yang dilakukan para anggota keluarga dinasti yang berkuasa. Benar bahwa dinasti politik bukanlah satu-satunya faktor maraknya korupsi di daerah. Namun, makin rapatnya kuasa para dinasti di sejumlah daerah, korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN kian tak terhindarkan.

Menguatnya lapisan dinasti politik yang menyebar ke beberapa daerah ini membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia. Pertama, dominasi dan belenggu dinasti politik pada sistem politik dan parpol di Indonesia akan menumpulkan fungsi sistem politik sebagai mekanisme demokratis dalam mengawal kepentingan publik. Dalam jangka panjang dapat dipastikan akan makin mengerdilkan sistem politik karena sirkulasi elite dan kepemimpinan—yang mestinya bersifat terbuka—kian tertutup oleh dominasi kepentingan dinasti politik.

Kedua, dominasi dan belenggu dinasti politik menyeret sistem politik dan parpol ke arah ”personalisasi dan privatisasi kepentingan politik”. Dalam sistem demokrasi kesejahteraan, arena politik merupakan arena terbuka. Ada potensi besar di mana sumber daya ekonomi-politik yang diperjuangkan, diperoleh, dan dikelola oleh parpol—yang mestinya untuk kepentingan publik—pada akhirnya diprivatisasi oleh keluarga masing-masing.

Ketiga, menguatnya dominasi dan belenggu dinasti politik ini juga akan semakin membusukkan budaya politik dan etika publik. Adanya proses perekrutan elite yang cenderung tertutup, dominasi penggunaan akses sumber daya ekonomi-politik yang terus dimonopoli keluarga, juga hasrat akumulasi kekuasaan selama beberapa fase generasi menjadikan arena politik semata-mata sebagai gelanggang perebutan aset publik.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

    Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

    Nasional
    Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

    Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

    Nasional
    Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

    Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

    Nasional
    Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

    Nasional
    Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

    Nasional
    3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

    3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

    Nasional
    Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

    Nasional
    Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

    Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

    Nasional
    Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

    Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

    Nasional
    Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

    Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

    Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.