Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Cebongan Tuntut Tanggung Jawab Lapas

Kompas.com - 10/04/2013, 16:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comPerwakilan keluarga korban penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta, menuntut tanggung jawab pihak lembaga pemasyarakatan atas terbunuhnya empat tahanan akibat penyerangan Lapas tersebut. Pada Rabu (10/4/2013) siang ini, perwakilan keluarga korban tersebut menemui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

"Kami dalam tahap mendukung dan mendorong Kemenkum HAM agar peristiwa di Lapas itu benar-benar terungkap. Pada dasarnya kami melihat juga ada tanggung jawab dari pihak Lapas dalam menjaga keamanan yang ada di sana," kata Victor, kakak dari korban penyerangan LP Cebongan, Yonanes Juan Manbait.

Victor juga mengungkapkan, pihak keluarga berharap agar fakta dalam insiden penyerangan di Lapas Cebongan itu terungkap jelas. Pihak keluarga pun ingin mendapatkan informasi lebih jauh mengenai insiden tersebut. "Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi, sejauh ini dapat informasi dari media saja. Maka kami datang ke sini mendukung dan mendorong agar peristiwa di lapas segera terungkap kemudian ada tanggung jawab dari pihak lapas," ujarnya.

Menurut dia, peristiwa penyerangan yang diduga dilakukan oknum Kopassus ini merupakan kejadian luar biasa. Ada kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam insiden tersebut. Oleh karena itulah, kata Viktor, pihak keluarga memandang penting dibentuk tim pencari fakta yang bekerja secara independen.

"Karena kalau kita melihat dan menghargai semua tim yang dibentuk TNI ataupun Komnas HAM, tetapi kalau kita melihat secara internal itu potensi adanya kepentingan," ujarnya.

Sementara, Wamenkum HAM Denny Indrayana mengungkapkan, pertemuan dengan perwakilan keluarga korban insiden Lapas Cebongan ini sebatas bertukar informasi antara sesama korban insiden di Lapas Cebongan. Denny menganggap pihak Lapas juga menjadi korban insiden tersebut karena sejumlah petugas Lapas terluka akibat penyerangan tersebut.

"Jadi, dalam pemahaman saya, kami juga korban. Delapan sipir kami luka atas penyerangan itu," ujar Denny.

Sebelum bertandang ke Kemenkum dan HAM, perwakilan keluarga korban bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim pencari fakta gabungan dalam mengusut perkara penyerangan ini.

Seperti diberitakan, pihak TNI Angkatan Darat masih melakukan penyidikan atas penyerangan di LP Cebongan. Dari hasil investigasi TNI AD, 11 anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan diduga sebagai pelaku penyerangan. Mereka adalah Sersan Dua US, Sersan Satu S, Sertu TJ, Sertu AR, Serda SS, Sertu MRPB, Sertu HS, Serda IS, Kopral Satu K, Sersan Mayor R, dan Serma MZ. Para pelaku ini akan diadili secara terbuka dalam pengadilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyerangan di Lapas ini mengakibatkan empat tahanan tewas. Mereka yang tewas ditembak adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Para tahanan ini merupakan. tersangka pembunuh Serka Heru Santoso.

Ikuti berita terkait peristiwa ini dalam topik:
Anggota Kopassus Serang LP Cebongan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com