Polri: Kami Serahkan ke Polisi Militer

Kompas.com - 04/04/2013, 21:29 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan penyidikan pelaku penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Polisi Militer. Namun, Polri siap berkoordinasi membantu proses penyidikan.

"Kami serahkan (penyidikan) pada Polisi Militer," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar melalui pesan singkat, Kamis (4/4/2013). Namun, imbuh dia, Polri siap membantu bila dibutuhkan data pelengkap dan alat-alat untuk penyelidikan lebih lanjut, misalnya tim Inafis atau laboratorium forensik.

Sebelumnya, TNI mengakui 11 anggotanya terlibat kasus penyerangan lapas, Sabtu (23/3/2013) dini hari. Dua di antaranya berusaha mencegah aksi tersebut, tetapi gagal.

Pelaku juga mengaku pada tim investigasi TNI AD mengenakan enam senjata, di antaranya AK-47 dan replikanya. Ketua Tim Investigasi dari TNI AD, Brigjen Unggul K Yudhoyono, mengatakan, penyerangan itu merupakan tindakan seketika yang dilatari jiwa korsa dan membela kehormatan kesatuan.


Latar belakang penyerangan tersebut adalah pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013 dan pengeroyokan terhadap mantan anggota Kopassus Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013.

Dalam peristiwa penyerangan ke lapas, empat tersangka kasus pembunuhan Serka Santoso ditembak mati. Keempatnya yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Pelaku membawa serta seluruh CCTV dan aksi tersebut hanya dilakukan selama sekitar 15 menit. Menurut Unggul, para pelaku menyatakan sepenuhnya sadar dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan, apa pun risikonya. "Hasil investigasi dan proses hukum selanjutnya akan dilakukan oleh Puspom TNI AD," kata Unggul.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Oknum Kopassus Serang LP Cebongan

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

    Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

    Nasional
    Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

    Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

    Nasional
    Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

    Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

    Nasional
    Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

    Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

    Nasional
    Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

    Nasional
    Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

    Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

    Nasional
    Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

    Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

    Nasional
    Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

    Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

    Nasional
    Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

    Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

    Nasional
    Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

    Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

    Nasional
    Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

    Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

    Nasional
    Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

    Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

    Nasional
    Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

    Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

    Nasional
    Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

    Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

    Nasional
    Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

    Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X