Marzuki Alie: Negara Tak Boleh Dikuasai Hukum Rimba

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, negara tidak boleh dikuasai hukum rimba. Jika masyarakat hanya mempercayai hukumnya sendiri, maka yang paling kuat akan merasa paling benar.

Hal itu dikatakan Marzuki dalam pelantikan tiga politisi Partai Golkar menjadi anggota DPR di Jakarta, Selasa (2/4/2013). Dalam kesempatan itu, Marzuki juga menyinggung penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

"Para pelaku harus dihukum," kata Marzuki singkat.

Marzuki juga mengomentari kerusuhan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terkait hasil pemilu wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, kerusuhan itu adalah contoh masyarakat yang hanya mengedepankan emosi, kepentingan pribadi, dan tidak mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

"Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi perlu ditingkatkan. Aparat keamanan seharusnya sudah tahu saat di mana rakyat suka marah. Biasanya saat pengumuman hasil pilkada (mudah konflik), apalagi kalau (hasil suara) selisihnya tipis," kata Marzuki.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, mengatakan, semestinya Polri dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas personelnya jika melihat dinamika sosial politik masyarakat. Namun, Basarah melihat keadaan Polri saat ini justru sebaliknya.

Hingga saat ini, lanjut Basarah, Polri masih disibukkan dengan berbagai perilaku penyimpangan kekuasaan oknum-oknum polisi. Situasi itu akhirnya meruntuhkan kewibawaan Polri dan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Dampaknya sudah kita lihat dan rasakan bersama, yaitu perlawanan rakyat terhadap simbol-simbol Polri terjadi di mana-mana. Realitas itu seharusnya menjadi lampu kuning bagi pimpinan Polri untuk mawas diri dan intropeksi diri," kata dia.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, perlu ada pembenahan internal Polri secara sistemik yang dimulai dari pembenahan rekrutmen polisi hingga penempatan jabatan. Pembenahan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme Polri.

"Pimpinan Polri juga harus responsif mengambil tindakan tegas terhadap personel Polri yang melakukan pelanggaran pidana. Sikap pimpinan Polri yang terkesan melindungi anak buahnya yang salah hanya akan semakin menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap institusi Polri," pungkas Basarah.