Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: 9 Hakim Konstitusi Berkompeten

Kompas.com - 02/04/2013, 19:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, sembilan hakim konstitusi yang besok akan maju dalam pemilihan calon Ketua MK memiliki kompetensi yang baik untuk memimpin MK. Hal ini termasuk kompetensi memimpin persidangan maupun dalam memimpin sebuah lembaga negara.

"Mereka sama-sama memiliki kesempatan besar untuk memimpin MK nantinya," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Dalam penilaiannya, Mahfud mengatakan, para calon Ketua MK yang saat ini menjabat sebagai hakim konstitusi telah memiliki jam terbang tinggi sebagai pemimpin lembaga.

"Tanggung jawabnya serta kemampuan manajerialnya sama-sama baik. Sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama," kata Mahfud

Sementara itu, hakim konstitusi baru yang menggantikan posisinya, Arief Hidayat, katanya, juga memiliki kesempatan yang sama besar untuk menjabat sebagai Ketua MK. Arief dipandang memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin.

"Hakim konstitusi baru juga memiliki kemampuan yang sama. Saya kenal dia sudah lama sehingga saya tahu bagaimana dia. Dia sama-sama memiliki kesempatan besar untuk menduduki posisi Ketua MK," ujarnya.

Seperti diketahui, MK akan melaksanakan proses pemilihan Ketua MK yang baru pada Rabu (3/4/2013). Sebanyak sembilan orang hakim konstitusi akan bertarung memperebutkan kursi nomor satu di MK.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, proses pemilihan calon Ketua MK akan dilakukan secara tertutup melalui musyawarah mufakat seminimal mungkin oleh tujuh dari sembilan hakim konstitusi yang ada.

"Jika dalam musyawarah tertutup tidak dapat diambil keputusan, maka kami akan menggelar proses pemilihan itu secara terbuka dengan cara voting," kata Juru Bicara MK M Akil Mochtar di kantor MK, Jumat (22/3/2013). Jika dalam pelaksanaan pemilihan itu tidak memenuhi kuorum, maka proses pemilihan itu dapat ditunda selama dua jam.

"Baru setelah dua jam, proses pemilihan itu dapat kembali dilangsungkan dengan jumlah hakim konstitusi yang hadir dalam pemilihan," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com