Ini Lurah Camat Impian Wagub Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Melalui pelaksanaan sistem seleksi promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengharapkan mendapatkan birokrat yang bersih dan berkompetensi. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun memiliki kriteria lurah dan camat yang dapat memuaskan hati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basuki, dan masyarakat Ibu Kota.

"Lurah yang otaknya cuma mikirin untuk memenuhi otak, perut, dan dompet warganya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Basuki mengatakan, kelurahan dan kecamatan itu layaknya seperti kantor biro jasa sehingga jika warga di wilayah itu akan mengurus segala macam administrasi, mereka harus dapat dilayani dengan baik oleh pejabat DKI di wilayah itu, terutama lurah dan camatnya.

Selain itu, lurah camat juga harus dapat mengawasi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) setempat sehingga di wilayah itu tak ada lagi bangunan liar, pedagang kaki lima (PKL), yang menduduki jalur hijau dan sebagainya.

Sistem lelang jabatan itu, kata dia, juga dilaksanakan untuk untuk mencari pejabat Pemprov DKI yang dapat sejalan dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Basuki, Gubernur membutuhkan orang yang bisa blusukan seperti Jokowi. Blusukan itu bermanfaat agar pejabat DKI setempat mengetahui permasalahan masing-masing wilayah mereka dan warga merasa dekat dengan pejabat di lingkungannya. Ia juga mengatakan, lurah dan camat seharusnya sudah mengerti keinginan Gubernur untuk membangun Ibu Kota.

Lurah dan camat juga harus mengenal semua warganya. Masa mengurus 30 rumah saja, kata Basuki, tidak ada yang tahu. Waktu ke kantor lurah dan camat, ujar Basuki, Gubernur mengatakan ingin pelayanan seperti model di bank dengan tidak menggunakan loket.

Selain itu, pelayanan birokrasi harus jelas. Waktu dan biayanya harus jelas. Jangan ada pungli. Semua PKL harus diresmikan sehingga tidak ada lagi gubuk liar, tidak ada lagi tanah telantar, tidak ada lagi sampah bertebaran di lingkungan mereka. Mereka juga harus tahu balita mana yang punya masalah, enggak bisa sekolah, semua harus tahu.

"Nah, lurah-lurah yang mengerti permasalahan itu yang akan dipertahankan," kata Basuki.

Sekadar informasi, Pemprov DKI akan segera melaksanakan sistem lelang jabatan atau yang kini dikenal dengan sebutan seleksi dan promosi jabatan terbuka. Sebagai uji coba, lelang jabatan akan disasar untuk jabatan lurah dan camat.

Pemprov DKI pun akan memulai pendaftaran sistem lelang jabatan pada awal April ini. Persyaratan pendaftaran pun telah dipublikasikan dalam website BKD DKI, www.bkddki.jakarta.go.id. Pendaftaran lelang jabatan dibuka mulai dari 8 April 2013-22 April 2013. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI sejumlah 44.970 orang.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses lelang jabatan itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III B, tertinggi III D, dan memiliki eselon IV A. Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III D dan tertinggi IV B dengan minimum pendidikan sarjana S-1. Sementara itu, untuk guru dan dokter tidak diperbolehkan mengikuti sistem lelang jabatan tersebut.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI