Basuki: Polri Lakukan Seleksi Jabatan sejak 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta menggandeng Mabes Polri untuk melaksanakan sistem seleksi promosi jabatan terbuka atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan camat dan lurah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, alasan DKI menggandeng Mabes Polri karena Polri telah melaksanakan sistem tersebut sejak tahun 2009.

"Sistemnya sama. Mereka sudah melakukan seleksi sejak 2009. Mabes sudah punya itu, bukan Polda Metro Jaya ya, tapi Mabes Polri," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Tim Assesment Center (penilaian) dari Mabes Polri itu akan diberdayagunakan, baik software maupun hardware, sebagai komplemen (pelengkap) sistem yang sudah dimiliki Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. Tim Assesment Center Mabes Polri ini yang akan membantu DKI untuk menyeleksi dan memberikan masukan bagi Pemprov DKI. Tim Assesment Center itu tidak hanya berasal dari unsur kepolisian, tetapi juga datang dari unsur Pemprov DKI, profesional, dan akademisi.

"Oh iya, nanti akan ada psikolog dari Universitas Indonesia juga," kata Basuki.

Basuki memberikan target sebelum Hari Ulang Tahun DKI Jakarta pada 22 Juni 2013 mendatang sudah ada lurah dan camat yang dilantik. Lurah dan camat yang memiliki kompetensi itu, dia harapkan, dapat menjadi kado di HUT Jakarta dan ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang jatuh tepat pada 21 Juni.

"Mudah-mudahan tanggal 21 Juni sudah dilantik. Jadi, pendaftarannya mulai dibuka minggu ini dan persyaratannya sudah ada di website BKD DKI," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sekadar informasi, Pemprov DKI akan segera melaksanakan sistem lelang jabatan atau yang kini dikenal dengan sebutan seleksi dan promosi jabatan terbuka. Sebagai uji coba, lelang jabatan akan disasar untuk jabatan lurah dan camat. Pemprov DKI pun akan memulai pendaftaran sistem lelang jabatan pada awal April ini. Persyaratan pendaftaran pun telah dipublikasikan dalam website BKD DKI, www.bkddki.jakarta.go.id.

Pendaftaran lelang jabatan dibuka mulai dari (8/4/2013-22/4/2013). Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI sejumlah 44.970 orang.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses lelang jabatan ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III B, tertinggi III D, dan memiliki eselon IV A.

Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III D dan tertinggi IV B dengan minimum pendidikan sarjana S-1. Untuk guru dan dokter, tidak diperbolehkan mengikuti sistem lelang jabatan tersebut.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI