Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tetap Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Kompas.com - 02/04/2013, 01:38 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menyatakan sampai saat ini proses investigasi terkait kasus penyerangan LP Cebongan masih berjalan. Kepolisian tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama investigasi berlangsung. Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Boy Rafli Amar.

Menurutnya, pemeriksaan balistik telah dilakukan tim ahli labfor dari Polri. Namun, sampai saat ini belum diperoleh hasil yang lengkap.

"Kaliber dan selongsong peluru bisa membantu tim penyidik untuk mendapatkan informasi mengenai jenis senjata. Tapi, siapa yang menggunakan kita tidak tahu," kata Boy saat memberikan keterangan pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Senin (1/4/2013).

Sementara itu, mengenai adanya pembentukan tim penyidik TNI, Boy Rafli mengatakan, Polri menyambut baik dan berharap ketiga tim investigasi yang ada saat ini dapat berkoordinasi dengan baik dalam menindaklanjuti sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan.

"Apa yang dimiliki oleh Polri dapat di-sharing untuk mendapatkan hasil yang baik bersama tim penyidik dari TNI dan Komnas HAM," ujar Boy.

Seperti telah diberitakan, pada Sabtu (23/3/2013) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, empat tahanan ditembak mati di selnya oleh gerombolan bersenjata di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

Keempat orang tersebut adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi, dan Yohanes Juan Manbait. Mereka merupakan tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan Sertu Santoso di Hugo's Cafe, sebuah tempat hiburan malam yang terletak di Jalan Solo, Yogyakarta.

Sertu Santoso adalah anggota Kopassus dari Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Solo, Jawa Tengah. Sampai saat ini identitas gerombolan bersenjata yang membawa senjata api laras panjang, pistol, dan granat tersebut belum diketahui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com