Kompas.com - 01/04/2013, 02:34 WIB
|
EditorBenny N Joewono

DENPASAR, KOMPAS.com — Marzuki Alie sempat menyatakan dirinya menolak menjadi Ketua Harian Partai Demokrat yang akan membantu Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum terpilih untuk menjalankan tugas kepartaian.

Padahal, namanya sempat diusulkan sejumlah kader daerah dalam pertemuan dengan SBY di Hotel Laguna sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar. Setelah SBY terpilih secara aklamasi, Marzuki pun langsung puasa bicara kepada media.

Namun, hari ini SBY mengumumkan Marzuki dipilih sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. Apa alasan Marzuki menerima pinangan SBY?

Marzuki mengaku lebih menerima pinangan sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi daripada menjadi Ketua Harian karena posisinya yang juga sebagai Ketua DPR.

"SBY itu selain sebagai Presiden, di dalam tampilannya juga ada SBY sebagai Ketua Umum Demokrat. Begitu juga dengan saya, walaupun pakai lambang Demokrat tapi saya juga dilihat orang sebagai Ketua DPR. Agak aneh kalau sehari-hari Ketua DPR diperintah Presiden," ucap Marzuki saat berbincang dengan sejumlah wartawan di Hotel Sanur Paradise.

Jika menjadi Ketua Harian, lanjut Marzuki, banyak orang akan bertanya-tanya. "Ketua DPR sehari-hari diperintah Presiden. Bagaimana ini? Kan tidak mungkin. Saya paham ini, makanya saya tidak mau," imbuh Marzuki.

Di sisi lain, Marzuki menuturkan, pemilihannya sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi merupakan wewenang penuh SBY. Pada pagi hari ini, Marzuki mengaku dihubungi SBY sesaat sebelum SBY mengumumkan tiga pengurus baru Demokrat baru yang akan membantu SBY mengerjakan tugas kepartaian.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Marzuki pun menirukan percakapan pentingnya itu dengan SBY melalui sambungan telepon. "Pak Marzuki, Bapak saya tempatkan di tempat terhormat dalam rangka mengambil keputusan strategis partai kita yang disebut sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi. Saya lebih banyak urus negara jadi tidak bisa urus Majelis Tinggi. Jadi, Pak Marzuki-lah yang akan selesaikan tugas-tugas Majelis Tinggi," tutur SBY seperti yang ditirukan Marzuki.

Marzuki menjelaskan, SBY ketika itu juga memberikan pemisahan tugasnya. SBY, kata Marzuki, tidak akan selalu memimpin rapat Majelis Tinggi. SBY hanya akan menerima laporan rapat. "Hanya yang penting-penting saja SBY pimpin rapat, selebihnya diserahkan ke saya dan Pak Jero Wacik," tutur Marzuki.

Seperti diketahui, SBY menetapkan tiga pengurus utama Partai Demokrat yang akan membantunya mengurus tugas kepartaian. Ketiga pengurus itu yakni EE Mangindaan menjadi Ketua Harian Dewan Pembina, Marzuki Alie sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, dan Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Partai Demokrat.

Pemilihan ketiga pengurus itu dilakukan melalui proses pembentukan formatur yang ditunjuk SBY. Para formatur itu kemudian menggodok sejumlah nama hingga akhirnya terpilihlah ketiga nama itu.

Peran ketiganya adalah untuk membantu SBY menjalankan mesin partai. SBY mengaku akan lebih fokus menyelesaikan tugas-tugas negaranya hingga 2014.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X