Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bersedia Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Kompas.com - 30/03/2013, 16:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kesediaan disampaikan SBY setelah mendengar pandangan umum dari sejumlah pengurus daerah dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Sabtu (30/3/2013).

Kesediaan SBY memimpin Demokrat disampaikan Ketua Presidium Sidang KLB Partai Demokrat, Mangindaan. Dia mengatakan bahwa Majelis Tinggi dan presidium sidang sudah bertemu dengan SBY. "Beliau tidak mudah memutuskan karena beliau pikirkan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan," kata Mangindaan.

Menurut Mangindaan, pemikiran soal kenegaraan itulah suasana batin yang dia tangkap saat bertemu SBY terkait hasil pemilihan ketua umum dalam KLB. "Namun, beliau akhirnya sampaikan bersedia, dengan syarat," ujar dia yang langsung disambut sorak-sorai peserta kongres.

Sebelumnya, sejumlah pengurus daerah menyampaikan pandangannya dan semuanya sepakat memilih SBY secara aklamasi. "Kami mendukung sepenuhnya, dan memohon Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena kami yakin hanya Pak SBY yang dapat mempersatukan dan menjamin penyatuan Partai Demokrat," ujar Ketua DPD Nangroe Aceh Darussalam, Warsidy Nurdin, memaparkan sikap pengurus Aceh.

Ucapan Warsidy pun kemudian mendapat sorak-sorai seluruh peserta kongres. Warsidy kemudian melanjutkan, pengurus Aceh sepakat memberikan kepercayaan kepada SBY untuk menentukan pelaksana harian. Ketua DPD Papua, Lucas Enembe, pun setali tiga uang dengan rekan satu partainya.

"Sama dengan yang disampaikan Aceh. Ini sistem noken, oleh karena itu kami akan isi noken dari 39 kabupaten dan kota untuk memilih SBY. Ketum terpilih nantinya bisa tetapkan ketua harian," ucap Lucas. Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur, Isran Noor, pun mendukung penetapan SBY, demikian pula dengan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Soekarwo.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com