Mubarok: KLB Bukan Arena Pertandingan

Kompas.com - 30/03/2013, 10:02 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

DENPASAR.KOMPAS.com-  Permintaan sebagian besar kader agar Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sudah tepat. SBY dianggap menjadi satu-satunya sosok yang mampu menyelamatkan Partai Demokrat di tengah krisis internal saat ini.

"Kongres Luar Biasa dan Kongres 'Biasa' itu beda," tegas Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, di sela persiapan pembukaan KLB Demokrat di Sanur, Bali, Sabtu (30/03/2013). Kongres 'Biasa', sebut Mubarok, adalah arena pertandingan. Sementara KLB adalah penyelamatan. "Harus mengikuti komandan. Jangan bertanding di era seperti ini," ujar dia.

Mubarok juga mendukung penggunaan mekanisme musyawarah untuk mufakat untuk mengangkat SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut dia, mekanisme ini tak mengurangi makna demokrasi. "Jika orang kemudian inginkan SBY jadi Ketum itu maknanya adalah supaya pak SBY punya tangan kuat untuk selamatkan partai. Sehingga demokrasi ini untuk musyawarah mufakat," jelasnya.

Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 30-31 Maret 2013. KLB dilakukan untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Anas Urbaningrum. Saat ini, sejumlah kader internal namanya mulai disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketum yakni Saan Mustopa, Tri Dianto, Marzuki Alie, Hadi Utomo, hingga Syarief Hasan.

Namun, setelah pertemuan di Cikeas pada pekan lalu, dukungan justru menguat ke arah keluarga Cikeas terutama SBY dan dua anggota keluarganya, Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Hingga kini, SBY belum memberikan pernyataan resminya.

Namun, dikabarkan semalam ada pertemuan yang telah menghasilkan 'kesepakatan'. Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono disebut sudah membuat kesepakatan dengan Anggota Majelis Tinggi Marzuki.

Hasilnya, Marzuki sepakat mendukung SBY sebagai ketua umum dengan catatan Marzuki yang menjadi Ketua Harian. Ketua Harian nantinya yang akan mengendalikan persoalan sehari-hari partai lantaran SBY akan disibukkan dengan tugas kepresidenan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

 

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

    Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

    Nasional
    Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

    Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

    Nasional
    Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

    Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

    Nasional
    Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

    Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

    Nasional
    Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

    Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

    Nasional
    Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

    Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

    Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

    Nasional
    UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

    UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

    Nasional
    Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

    Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

    Nasional
    Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

    Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

    Nasional
    Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

    Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

    Nasional
    KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

    KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

    Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

    Nasional
    UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

    UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

    Nasional
    Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

    Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X