Gerindra: Belum Perlu Demo Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai oposisi, Partai Gerindra tak akan terlibat dalam aksi yang dilakukan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Partai Gerindra menganggap aksi pengulingan pemerintahan belum perlu dilakukan.

"Bagi Gerindra, demo besar-besaran belum perlu dilakukan sekarang. Masih harus menunggu momentum yang tepat. Gerindra tidak akan ikut-ikutan turun ke jalan," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Minggu ( 24/3/2013 ).

Martin mengatakan, pihaknya akan turun ke jalan seperti aksi 1998 jika demokrasi tersendat. Saat ini, kata dia, demokrasi tetap berjalan. Berbagai kalangan seperti DPR, pers, mahasiswa, buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen lain bebas mengeluarkan pendapat.

Hanya saja, Martin menilai kualitas demokrasi masih rendah. Demokrasi saat ini, kata dia, seolah-olah berjarak dengan kepentingan rakyat. "Meski demikian, Gerindra tetap menghormati hak warga untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk demo besok. Hanya saja, kita mengingatkan agar demo jangan sampai anarkis yang akhirnya merugikan kita semua," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, MKRI tetap akan memulai aksi pada Senin ( 25/3/2013 ). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB.

Aksi Senin besok merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Tujuan mereka, yakni menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono sebelum Pemilu 2014 . Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara.

Selama transisi, mereka akan merubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin besok, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat.