Kompas.com - 23/03/2013, 13:04 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar paranormal Permadi mengatakan, seharusnya ada delik formil di dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur hukuman bagi para pengguna jasa santet. Sebab, menurutnya, selama ini masih jarang kasus kejahatan ilmu hitam yang turut menjerat orang yang meminta santet.

"Jangan hanya dukunnya saja atau orang yang mengaku-ngaku sebagai dukun yang ditangkap. Tetapi si pemohon yang meminta untuk melakukan santet itu juga harus dihukum," kata Permadi, Sabtu (23/3/2013), di Jakarta.

Ia menilai, orang yang menggunakan jasa santet sebagai otak kejahatan. Jika tidak turut diatur aturan bagi mereka, maka selamanya tidak akan pernah diproses. 

"Harus adil dong. Jangan hanya dukunnya saja yang diadili. Tetapi yang menggunakan jasa santet itu juga harus diadili," katanya.

Dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1) mengatur bahwa Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Seperti diberitakan, Komisi III DPR RI dalam waktu dekat ini akan memanggil sejumlah ahli termasuk paranormal untuk membahas persoalan pasal santet yang terdapat di dalam RUU KUHP. Pemanggilan terhadap para paranormal tersebut lantaran selama ini santet selalu dikaitkan erat dengan mereka.

"Kemarin saya ketemu dengan Ki Joko Bodo (paranormal) dalam sebuah acara. Bahkan, seorang praktisi pun kurang memahami RUU ini. Untuk itu, nantinya kita akan memanggil mereka untuk membahasnya," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Selain paranormal, Komisi III berencana juga akan memanggil praktisi, akademisi, serta sejumlah LSM untuk membahas pasal kejahatan ilmu hitam yang saat ini RUU KUHP-nya tengah digodok oleh DPR RI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Nasional
    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Nasional
    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Nasional
    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Nasional
    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Nasional
    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Nasional
    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Nasional
    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Nasional
    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.